Ironi Jurnalisme Indonesia

Oleh : Arya Gunawan

Apa yang kini berlaku di dunia jurnalistik Indonesia jelas-jelas sebuah ironi yang memprihatinkan. Justru di masa lalu ketika situasi masih tertutup, di mana informasi dikendalikan oleh penguasa Orde Baru lewat berbagai cara baik canggih maupun vulgar, masih bisa muncul anomali. Mochtar Lubis adalah contoh yang sering dikemukakan; kita semua tahu betapa dia sampai dipenjara karena kegigihan dan keberaniannya mengungkap korupsi di Pertamina.

KETIKA saya menjadi wartawan di sebuah surat kabar harian lebih dari 10 tahun silam, pada dinding di belakang meja petinggi redaksi terpasang sebuah papan putih dengan ukuran cukup besar. Papan itu berisi daftar “imbauan” (biasanya disampaikan melalui telepon) dari berbagai pihak—bisa dari petinggi Departemen Penerangan, atau dari Markas Besar ABRI, atau dari BAIS, dan instansi pengendali lainnya—meminta agar peristiwa tertentu tidak diberitakan oleh media tempat saya bekerja.Biasanya berita-berita yang terlarang itu adalah yang berkaitan dengan masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), bidang pertahanan negara, serta masalah yang menyangkut Presiden Soeharto dan keluarga/kroninya.
Itulah era ketika informasi disumbat, atau setidaknya diseleksi, sehingga ruang gerak media menjadi sangat terbatas. Hampir mustahil untuk membayangkan bahwa media massa pada masa itu bisa menghasilkan karya besar di bidang jurnalistik, yang sifatnya liputan investigatif; tentu saja ada sejumlah kecil anomali alias pengecualian di sana-sini.Kini, setelah lebih dari tujuh tahun katup informasi itu dibuka total sejak mundurnya Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, dunia jurnalistik Indonesia seperti masih berada di era kegelapan yang berlangsung tiga dasawarsa itu. Media massa memang banjir jumlahnya, namun tetap sulit khalayak menjumpai karya investigatif yang membawa perubahan besar terhadap perikehidupan bernegara.

Begitu banyak bahan mentah yang tersedia di depan mata yang bisa dijadikan obyek liputan investigatif. Mulailah dari obyek yang sederhana dan kelihatan remeh-temeh namun tetap menyimpan unsur kejahatan publik (yang merupakan salah satu unsur terpenting untuk menggolongkan apakah sebuah liputan layak disebut investigatif atau sekadar liputan mendalam).

Kenyataan yang janggal

Tampaknya memang ada yang janggal dengan media massa Indonesia di era reformasi ini. Ambillah contoh laporan media mengenai sejumlah persoalan hangat di hari-hari belakangan ini, yang sebetulnya sangat berpeluang dikembangkan menjadi liputan investigatif: mulai dari penyelundupan BBM sampai percaloan di DPR. Mulai dari kabar burung tentang ijazah palsu Wakil Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede, yang kini dipersoalkan oleh DPRD Sumatera Utara, sampai kisruh pilkada Depok (termasuk tuduhan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat melakukan pertemuan gelap yang diduga untuk mengatur putusan).

Mulai dari korupsi perbukuan yang menyeret mantan Dirjen Dikdasmen menjadi tersangka sampai ke rekening para perwira Polri. Adalah sebuah kenyataan yang memprihatinkan sekaligus menggusarkan melihat bahwa, dalam laporan media, semua kasus ini hanya berhenti pada titik yang masih jauh dari perhentian akhir; semuanya masih terasa mengambang, beberapa bahkan sumir. Bagai tak terlihat upaya media untuk dengan sungguh-sungguh menggali lebih jauh fakta-fakta permukaan ini sehingga benar-benar bertemu dengan intisari permasalahan.

Sudah disebut-sebut bahwa terjadi penyelundupan BBM, namun tak pernah terungkap siapa otak utamanya. Sudah disinggung-singgung sejumlah nama yang terlibat dalam praktek percaloan di DPR, namun media sudah merasa cukup puas jika bisa memberitakan satu narasumber menyebut nama yang disangka terlibat, lalu nama bersangkutan memberikan bantahannya. Sudah, titik; kata orang Inggris, “period!” alias selesai tuntas. Tidak ada niat, apalagi upaya, media untuk membuktikan dengan gamblang dan terang-benderang bahwa praktek percaloan itu memang nyata terjadi, bahwa nama-nama yang disebut-sebut terlibat itu memang telah berlumuran lumpur busuk korupsi.

Mencari investigasi yang tak beresiko?

Apa yang sesungguhnya terjadi? Beberapa faktor bisa dijejerkan sebagai penyebabnya. Pertama, agaknya memang tidak ada visi dari pemilik atau pengelola media untuk menjadikan liputan investigatif sebagai sesuatu yang penting dan harus ada. Mereka tidak mau menanggung berbagai risiko jika terjun total dalam liputan investigatif, mulai dari alokasi sumber daya yang tidak memadai, konsekuensi finansial yang mungkin ditimbulkan karena liputan jenis itu lazimnya berbiaya mahal, belum lagi implikasi hukum apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam liputan itu mengajukan gugatan nantinya.

Risiko semacam ini dianggap tak sebanding dengan apa yang didapat dari hasil liputan tersebut. Belum lagi jika subyek yang hendak diliput itu ternyata memiliki hubungan/keterkaitan dengan si pemilik media, atau salah satu petinggi di media itu. Mereka biasanya menganut prinsip: hubungan pertemanan harus dijaga, apalagi jika hubungan itu terkait dengan bisnis, misalnya si subyek adalah pemasang iklan yang besar di media bersangkutan.

Kedua, ada juga kecenderungan pemilik media yang melihat liputan investigatif hanya sebagai obat pemuas, hanya berdampak pada prestise saja. Mereka lupa bahwa liputan investigatif adalah jiwa sesungguhnya dari jurnalisme karena liputan jenis ini selalu berhubungan dengan hajat hidup dan kemaslahatan hampir seluruh umat (kecuali, tentu saja, para pelaku kejahatan publik yang ditelanjangi oleh liputan tersebut).

Malas dan cepat puas

Penyebab lainnya terletak pada para wartawan media. Ada dua penyakit utama yang menyebabkan terhentinya perkembangan jurnalisme investigatif, yaitu kemalasan dan rasa cepat berpuas diri dari para wartawan. Celakanya, penyakit ini kelihatan sudah berjangkit secara meluas dalam dunia jurnalisme Indonesia. Semua perkembangan terakhir ini adalah bukti nyatanya, di mana ada begitu banyak persoalan yang mengandung unsur kejahatan publik, namun seakan berlalu begitu saja tanpa dikejar lebih dalam oleh media massa.

Rasa malas dan puas diri ini juga merambah ke media-media besar yang semestinya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk tidak terjebak pada perangkap yang berbahaya ini. Namun, celakanya, ada kemungkinan di benak para pemilik dan pengelola media-media tersebut tebersit pikiran, “Ah, dengan produk yang seperti ini saja media kita tetap dicari dan dibaca orang. Buat apa menyusahkan diri sendiri dengan melakukan liputan investigatif?”

Tentu saja ini sebuah pernyataan yang bersifat menggeneralisasi, karena tetap ada media yang mencoba memainkan peran sebagai watch dog yang tak bosan mengendus dan menggonggongi kejahatan publik. Namun, jumlahnya memang segelintir dan tidak berimbang dengan jumlah media massa yang ada serta jumlah kejahatan publik yang berlangsung dengan pelakunya tetap tertutup rapat atau berjalan lenggang-ganggung menikmati “impunity” tak langsung ini.

Beberapa media mencoba melakukan upaya-upaya yang agak mengarah ke liputan investigatif ini, namun masih jauh dari standar yang lazim berlaku dalam praktek liputan investigatif, karena tetap tidak membongkar kejahatannya hingga ke akar, jangankan pula menunjuk hidung para pelakunya. Beberapa media bahkan membuat laporan yang diniatkan seperti liputan investigatif, namun sesungguhnya hanya edisi panjang dari hard news yang sudah disajikan sekian hari sebelumnya. Artinya, pendalamannya masih “nanggung”, kadang-kadang bahkan tanpa data-data baru.

Ironi, kebebasan yang sia-sia

Apa yang kini berlaku di dunia jurnalistik Indonesia jelas-jelas sebuah ironi yang memprihatinkan. Justru di masa lalu ketika situasi masih tertutup, di mana informasi dikendalikan oleh penguasa Orde Baru lewat berbagai cara baik canggih maupun vulgar, masih bisa muncul anomali. Mochtar Lubis adalah contoh yang sering dikemukakan; kita semua tahu betapa dia sampai dipenjara karena kegigihan dan keberaniannya mengungkap korupsi di Pertamina.

Sementara dulu segala ketertutupan dan kekangan yang diberlakukan oleh Orde Baru mungkin kerap dijadikan kambing hitam sebagai penghambat lahirnya karya-karya bermutu di dunia jurnalisme Indonesia, sekarang tidak ada lagi yang bisa dipersalahkan oleh media. Media harus menuding dan menggugat dirinya sendiri karena tak memiliki semangat dan kemampuan untuk menjadikan profesinya sebagai profesi yang menggentarkan siapa pun yang berniat melakukan tindak kejahatan publik.

***artikel ini aku ambil dari blog arya gunawan dan ditulis oleh wartawan yang pernah bekerja di harian Kompas itu. Semua sub judul pada tulisan ini dan adalah hasil keusilanku, sekadar memberi nafas buat pembaca karena artikelnya panjang. Begitu pula alinea pertama yang disajikan miring, merupakan copy paste bagian akhir tulisan aslinya. Terima kasih arya. (Robert Manurung)

Tag: , , , , , ,

3 Tanggapan to “Ironi Jurnalisme Indonesia”

  1. Sawali Tuhusetya Says:

    karya-karya besar lahir justru karena adanya situasi represif sebagai counter terhadap hegemoni kekuasaan. ketika sebuah orde baru lahir di mana kebebasan berbicara menjadi demikian longgar, agaknya justru semangat utk melahirkan karya2 besar menjadi surut. pers yang termasuk satu di antara 4 pilar demokrasi agaknya perlu banyak belajar dari berbagai peristiwa masa lalu yang membuat kelamnya atmosfer demokrasi di negeri ini.

  2. togarsilaban Says:

    Apa yang tersaji di media memang membuat kita harus bertanya-tanya. Apakah peliputan itu hanya sekedar untuk mengejar rating atau oplah atau untuk mengungkap kebenaran.
    Hari-hari ini semua media terfokus ke Soeharto yang sekarat menanti maut. Rasanya liputan itu sudah berlebihan dan bisa membuat “misleading” bagi generasi yang kurang tau tentang Orde Baru.
    Itulah media (baca wartawan) Indonesia sekarang.

  3. hildalexander Says:

    Ada agenda setting Bung…..fenomena seperti ini mulai terjadi ketika media dikuasai oleh pemegang kapital. Lihatlah sekarang betapa beberapa pengusaha menjadi raja-raja media. Paradigmanya menjadi beda, ketika pengusaha (pebisnis) ‘melacurkan’ diri pada ranah media yang secara filosofis bisa diposisikan sebagai the fourth estate atau watch dog…..

    Ketika media dikuasai para kapitalis, yang terjadi kemudian adalah perubahan orientasi secara radikal. Wartawan RCTI mana yang berani mengungkap sisi gelap bisnis arry Tanoesudibjo (misalnya)? atawa reporter Trans TV mana yang bisa menguliti gurita bisnis Chairul Tanjung? wartawan media mana pun, ketika kultur investigasi sudah diberangus oleh kultur dekonstruktif represif berupa “kemalasan” dan “puas diri”, kita tidak akan pernah membaca artikel sekaliber, “Habibie, di balik pembelian kapal perang Jerman”, misalnya……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: