Mereka Terpaksa Memilih Islam atau Kristen

Beginilah nasib pihak yang kalah dan dipinggirkan. Para pengikut Parmalim, agama masyarakat Batak sebelum Kristen dan Islam datang, kini terpaksa berpura-pura menjadi pemeluk agama Kristen arau Islam. Pasalnya, eksistensi Parmalim tidak diakui oleh para penyelenggara pemerintahan di Sumatera Utara.

Oleh : Jarar Siahaan

SUDAH 61 tahun lamanya Indonesia merdeka, sudah selama itu pula Undang-Undang Dasar kita menjamin kebebasan beragama, tapi sampai kini masih ada kelompok warga yang belum diberi kemerdekaan sepenuhnya dalam urusan agama. Satu dari sekian kelompok itu ialah para penganut Ugamo Malim — lebih dikenal sebagai Parmalim — yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai agama resmi, melainkan aliran kepercayaan.

Memang mereka bebas menjalankan ritual agamanya. Namun saat berhadapan dengan aparat pemerintahan, mereka tidak merdeka. Contohnya saat mengurus surat-surat kependudukan, mereka terpaksa memilih agama lain — biasanya Islam atau Protestan. Tentu tak terbayangkan betapa sakitnya batin mereka karena harus membohongi nurani sebagai pengikut Parmalim.

“Banyak teman terpaksa memilih Islam dan Kristen agar surat-suratnya keluar. Memang sakit. Nurani kami dibantai,” ujar Monang Naipospos, Sekretaris Parmalim, saat ditemui di rumahnya di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, beberapa waktu lalu.

Warga Parmalim di seluruh Indonesia umumnya kesulitan mendapatkan KTP dan akte perkawinan. Naipospos mencontohkan seorang pria pengikut Parmalim di Propinsi Papua yang bekerja di PT Freeport. Kala itu dia menikah secara Parmalim di Laguboti dan diberi surat bukti perkawinan oleh pengurus Parmalim. Tapi surat perkawinan ini tidak diakui pihak Kantor Catatan Sipil (Capil) di sana, sehingga akte perkawinan pun tidak terbit. Capil lalu meminta yang bersangkutan mengurus surat dari pengadilan negeri (PN) bahwa perkawinan mereka sah. Surat dari PN ternyata diberikan, tapi tetap juga Capil tidak membuat akte tersebut.

“Padahal akte itu sangat perlu untuk mengurus tunjangan bagi istrinya dari perusahaan tempatnya bekerja,” kata Naipospos. Alasan pejabat pemerintah dari kantor kecamatan maupun Catatan Sipil tidak mudah memberikan surat kependudukan bagi mereka ialah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri pada 1995 yang melarang dikeluarkannya akte perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.

Akhirnya kebanyakan warga Parmalim memilih tunduk pada peraturan birokrasi asalkan urusannya selesai. Seperti mengurus KTP, banyak mereka yang mencantumkan agama Islam. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Batam, lanjut Monang Naipospos, warga Parmalim harus memilih satu dari lima agama resmi karena sistem komputerisasi KTP mengharuskan demikian. Paling banyak mereka memilih Islam dan bukan Kristen. “Saya tidak tahu kenapa lebih banyak pilih Islam,” katanya saat ditanya.

Di beberapa daerah yang KTP-nya masih diketik manual memang kadang bisa diperoleh KTP dengan mencantumkan “Parmalim” pada kolom agama. “Tapi itu pun tergantung camatnya.” Di Tobasa sendiri umumnya jemaat Parmalim harus memilih satu dari lima agama resmi agar diberi KTP. Dalam hal ini Naipospos agak istimewa. Dia tidak pernah dipersulit mengurus KTP dan agamanya pun tidak diubah. Mungkin karena dia termasuk tokoh Parmalim dan punya akses ke birokrasi. “Mungkin begitu,” ucapnya.

Parmalim adalah agama pertama orang Batak sebelum masuknya Islam dan Kristen ke kawasan Tapanuli. Tokoh besar yang menjadi penganut Parmalim generasi pertama adalah pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja XII. (www.ayomerdeka.wordpress.com)

—————————————————————————–

Catatan : artikel ini dikutip utuh dari blogberita.net. Lead berita yang ditampilkan miring (italic) adalah tambahan dari pengelola blog ini.

Selamat Ulang Tahun Yang Pertama untuk blog Partungkoan Tanobatak, milik Sekretaris Parmalim, Monang Naipospos.

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Tanggapan to “Mereka Terpaksa Memilih Islam atau Kristen”

  1. Giyanto Says:

    Wah, ternyata apa yang sering saya dengar di kelas sama yang sering diomongkan negarawan itu cuma omong kosong!!! ternyata slogan doank.
    Info ini bisa dijadikan renungan kita bersama…

  2. danalingga Says:

    sampe sekarang masih begini nggak lae?

  3. realylife Says:

    Semoga keyakinan di negeri ini lebih dihargai ya , namun tetap ad batasan dalam berkeyakinan , yakini sepenuhnya , jalankan tanpa memaksa dan merugikan orang lain
    mari jalin kebersamaan bukan perbedaan
    setuju ?

  4. maruria Says:

    wah..padahal konghucu dah diakui ya???

  5. Menggugat Mualaf Says:

    salam kenal..
    turut prihatin..
    semoga dengan belajar berdemokrasi yang baik, kita bisa menghormati kebebasan dalam beragama seperti ini yaa..
    kalau boleh tahu, seperti apa sih ritualnya?
    tak kenal maka tak sayang, jadi ceritain dong, biar lebih kenal..
    terimakasih..

  6. FraterTelo Says:

    Akibat dari ulah pemerintah yang selalu ingin mencampuri “ranah privat” warga-nya adalah seperti itu, Bang! Ini adalah suatu ironi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu” menjadi untaian kata-kata kosong. Di tataran pelaksanaan selalu saja ada banyak pengingkaran akan undang-undang itu. Negeri ini terlalu sombong! semua inginya diurusi pemerintah. Buatku, mengapa pemerintah harus mengurusi agama! apakah mereka (pejabat) dapat uang dari agama? atau jangan2 mereka (pejabat dan calon) pakai agama sebagai kendaraan politik!
    Mengapa harus ada kata “agama” di KTP?

  7. Iman Kristen Says:

    Masalah parmalin memang pelik.
    Dari sudut pandang warisan budaya, memang sebaiknya dilestarikan. Bukan di “binasakan”.
    “Memaksa” keyakinan seseorang…, tidak ada gunanya.

  8. eshape Says:

    Memang masih banyak kekurang sempurnaan di negara Indonesia ini.
    Semoga ada jalan keluarnya.

    Salam

  9. Singal Says:

    Tampaknya kolom agama sudah harus dikeluarkan dari segala macam urusan seperti KTP dan lain-lain.

  10. hendra Says:

    ah…selama ritual dan menjalankan ibadah tidak pernah dilarang, ngapain pusing?? emang seberapa penting sih pengakuan pemerintah? inilah cermin keberagamaan di indonesia, masih mementingkan pengakuan dari pemerintah…. buat saya ga masalah diakui atau tidak, asalkan bebas beribadah, kenyataannya di indonesia..ada agama yang diakui tapi mo beribadah pun dihalang2i…bahkan rumah ibadahnya dibakar…

  11. hendra Says:

    ah…selama ritual dan menjalankan ibadah tidak pernah dilarang, ngapain pusing?? emang seberapa penting sih pengakuan pemerintah? inilah cermin keberagamaan di indonesia, masih mementingkan pengakuan dari pemerintah…. buat saya ga masalah diakui atau tidak, asalkan bebas beribadah, kenyataannya di indonesia..ada agama yang diakui tapi mo beribadah pun dihalang2i…bahkan rumah ibadahnya dibakar…

  12. stopgoblog Says:

    Lebih baik pemerintah menghapuskan isian agama di KTP. Karena membatasi berbagai penghayat kepercayaan selain dari agama-agama yang diakui keberadaannya. Padahal para penghayat kepercayaan jumlah tidak sedikit di tanah air Indonesia ini.

    Tugas negara hanya menjamin kebebasan dan melindungi penganut agama atau kepercayaan. Isian agama di dalam KTP jauh dari semangat menjamin kebebasan beragama, tapi justru bersifat diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan.

    Tomy DG

  13. hilda alexander Says:

    Lho, memangnya waktu zaman Gus Dur berkuasa, Parmalim belum diakui ya?

  14. kevlannietzsche Says:

    ya menurt saya,, pemerintah mempunyai alasan yang kuat juga untuk tidak menjadikan Parmalim sebagai sebuah agama resmi Indonesia,,, menurut saya loh….

  15. nirwan Says:

    sekedar informasi lae…

    ada seorang dosen bernama Shohibul Anshor Siregar. Dia meneliti khusus soal parmalim ini dalam tesisnya di UGM tahun 1996. Penelitiannya lengkap dan bisa menjawab banyak persoalan Parmalim termasuk mitos-mitos di dalamnya.

    Kini beliau tinggal di Medan dan mengajar di FISIP UMSU.

  16. chandra Says:

    ya selama negara ngurusin agama… pasti tambah runyam.

  17. cdsi Says:

    berkeyakinan kan urusa pribadi, negara ga usah ikut campur masalah keyakinan seseorang. kan lebih baik, jadi mau tidak mau kita musti menghargai dan menghormati keyakinan orang lain.

  18. Ray Pasaribu Says:

    Keyakinan adalah urusan pribadi,dan sampai saat ini urusan agama masih di handle oleh pemerintah pusat, mari kita dukung pemerintah Pusat utk melakukan yg terbaik utk semua Golongan.

  19. ayah Says:

    bung, ternyata sebelum masuknya agama-agama impor(mungkin termasuk yang kita anut) agama lokal telah ada bahkan sebelum negara Indonesia ada. menghilangkan keberadaan mereka sama dengan membunuh sejarah. mari, bentuk wadah untuk kemerdekaan berkeyakinan dan beragama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: