Dari Medan Sampai Milan : Money Politics ?

Sebagian umat manusia di berbagai benua sedang terlibat pemilu. Di Nepal dan Zimbabwe, pemilu berarti perubahan besar. Di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Italia, pemilu cuma pergantian sosok pemimpin. Adakah pemilu yang menguntungkan rakyat ?

Oleh : Robert Manurung

MARI kita lihat secara holistik peristiwa demokrasi yang sangat penting–mulai dari pilkada tingkat propinsi sampai pemilihan umum tingkat nasional; yang berlangsung hampir bersamaan di berbagai negara. Kendati tidak berhubungan satu sama lain, namun pada hakekatnya pemilu di berbagai benua itu adalah momentum kemanusiaan yang penting; saat harapan rakyat dipertaruhkan lewat sistem perwakilan yang rentan manipulasi dan politik uang.

Pernahkah Anda terpikir bahwa rakyat kecil di Zimbabwe, Cikande dan Balige; tidak ada bedanya dengan wong cilik di Italia dan Nepal ? Parameter kemakmuran tentu saja berbeda-beda; misalnya rakyat miskin di Palermo (Italia) tentu hidup lebih baik ketimbang rakyat kere di Harare (Zimbabwe) dan keluarga pemulung di Bandung. Namun secara struktural nasib mereka sama saja; berada di pinggiran dan dieksploitir oleh elit politik.

Melihat nasib rakyat miskin di empat negara itu, otomatis kita akan bertanya mengenai manfaat demokrasi untuk peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, tak bisa dihindarkan munculnya gugatan terhadap konsep negara bangsa. Adilkah memaksa penduduk yang lebih miskin di wilayah selatan Italia untuk terus bersatu dengan wilayah utara yang makmur; seandainya pemisahan lebih menjanjikan kemakmuran ? Pertanyaan ini pasti dianggap subversif oleh Silvio Berlusconi yang diperkirakan akan kembali menjabat PM Italia, karena saingannya Walter Veltroni kurang populer.

Untuk sementara bisa kita simpulkan, demokrasi tidak mengubah sama sekali nasib kalangan miskin di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia. Dan satu lagi yang jarang dibahas orang, biar pun Italia sudah tergolong negara maju; namun sebenarnya di balik sistem demokrasinya yang tampak moderen masih hidup sistem sosial lama yang dikendalikan orang-orang kuat. Hal yang sama juga terjadi di Zimbabwe, Nepal, Jabar dan Sumut.

Perangkap kemiskinan

SATU ironi yang menyedihkan dalam pesta demokrasi yang telah dilangsungkan di Jabar, Sumut, Zimbabwe, Nepal; dan segera menyusul di Italia; kemiskinan justru menjadi bumerang bagi harapan kalangan marjinal untuk meraih kesejahteraan. Bukan rahasia lagi, praktek money politic masih sangat dominan di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia.

Ironi tersebut bekerja dengan cara yang sama : rakyat menerima uang suap untuk memilih para politisi busuk, yang kelak pasti akan mengambil kembali uangnya dalam jumlah berlipat-lipat; dengan merampok hak-hak orang miskin, misalnya lewat korupsi, tindakan penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok akibat kolusi penguasa dengan pengusaha.

Perangkap kemiskinan dan manipulasi oleh politisi, seperti disinggung di atas , telah melumpuhkan fungsi demokrasi sebagai alat bagi rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan menentukan haluan negara. Demokrasi sudah seperti golok berbalik gagang, sehingga ketika para politisi membentuk oligarki dan membajak negara—seperti yang terjadi di Indonesia, Zimbwabwe dan Nepal; rakyat hanya bisa pasrah dan paling-paling cuma mengeluh.

Pilkada Jabar dan Sumut

TANPA bermaksud mendiskreditkan para kandidat gubernur di dua provinsi itu, dan tanpa harus mengetahui pemenang pilkada Jabar yang digelar Minggu (13/4) dan Sumut (14/4); sudah bisa kita pastikan nasib rakyat di dua propinsi itu tidak akan berubah. Tidak bakal ada peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan raya, listrik dan irigasi. Dan mengenai nasib para penganggur, lupakan sajalah.

Kenapa aku nekad memastikan begitu, sedangkan gubernur terpilih belum diumumkan secara resmi ? Money politic! Dengan bermainnya politik uang, bisa dipastikan semua kebijakan gubernur baru akan memprioritaskan pengembalian uang tersebut. Sang gubernur baru juga akan mengutamakan kepentingan bisnis kelompok-kelompok dan perorangan yang mendukungnya memenangkan pilkada.

Jadi, tidak ada bedanya bagi rakyat Jabar apakah pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim, Danny Setiawan-Iwan Sulandjana atau Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang menang dalam pilkada. Begitu pula di Sumut, siapa pun yang tampil sebagai gubernur baru, tidak ada bedanya bagi rakyat.

Inilah konsekuensi logis dari cara kita membangun partai politik. Biar pun Soeharto sudah tidada, namun sistem massa mengambang masih dominan di dunia politik kita. Akibatnya, parpol tidak mendapat dukungan dana dari masyarakat; dan sebaliknya masyarakat tidak punya akses untuk mengontrol parpol. Dalam kondisi seperti itu, para politisi dan kandidat pejabat publik– seperti para calon gubernur dalam pilkada Jabar dan Sumut–adalah sapi perah buat parpol.

Di Amerika Serikat, sumber keuangan parpol adalah iuran anggota dan sumbangan masyarakat. Jabatan ketua parpol di sana bersifat kehormatan atau king maker. Dan belum ada sejarahnya ketua umum Partai Demokrat atau Partai Republik menjadi kandidat presiden di AS.

Harapan perubahan di Nepal dan Zimbabwe

ANGIN perubahan politik kini bertiup kencang di Nepal, akibat kemenangan kubu Maois dalam pemilu yang digelar Kamis (10/4) lalu. Menurut laporan kantor berita AP dari Kathmandu, kubu Maois diperkirakan akan tampil sebagai partai terbesar.

Pemilu Nepal memperebutkan 601 anggota majelis yang akan membuat konstitusi baru negara di lereng Himalaya itu. Pembuatan konstitusi menandai berakhirnya sistem kerajaan yang telah berjalan 240 tahun.

“Ini kejutan besar. Boleh jadi mereka akan memenangkan mayoritas,”kata Lok Raj Baral dari Nepal Centre for Strategic Studies.

Kemenangan kelompok Maois memang mengejutkan banyak pengamat politik. Baru dua tahun lalu, Maois menghentikan pemberontakan di negara yang terletak di “atap dunia” itu. Partai Komunis UML dan Partai Komunis Nepal diperkirakan akan menempati urutan kedua dan ketiga.

Sementara itu di Zimbabwe, kubu oposisi MDC belum bisa merayakan kemenangan atas partai berkuasa ZANU-PF, pendukung Presiden Mugabe. MDC yang dipimpin Morgan Tsvangirai keluar sebagai pemenang dengan perolehan 109 kursi, sedangkan ZANU-PF yang sudah 28 tahun berkuasa mendapat 97 kursi. Namun pihak berkuasa berusaha menganulir kemenangan oposisi dengan usulan melakukan penghitungan ulang di 23 daerah pemilihan.

Tsvangirai telah mengklaim sebagai pemenang dan mendesak hasil pemilu segera disahkan. Tuntutan Tsavangirai mendapat dukungan dari Persatuan Pembangunan Negara Afrika Bagian Selatan (SADC).

Pesan rakyat Nepal dan Zimbabwe melalui pemilu baru-baru ini sangatlah jelas, yaitu perubahan politik. Tampaknya harapan tersebut akan terwujud, dan biasanya rakyat akan merayakannya dengan euforia kemenangan. Tapi apakah perubahan politik akan otomatis mengubah nasib rakyat miskin ? Rakyat Indonesia bisa bercerita panjang lebar pada rakyat Nepal dan Zimbabwe, bahwa perubahan politik hanya menguntungkan para politisi.

http://www.ayomerdeka.wordpress.com

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Tanggapan to “Dari Medan Sampai Milan : Money Politics ?”

  1. Giyanto Says:

    Masalahnya, mesin politik itu tidak menghasilkan uang atau kesejahteraan. Yang menghasilkan kesejahteraan itu mesin penggiling gabah atau mesin pembuat krupuk,he2. Lha, biar mesin politik bisa berjalan, caranya gampang Bang! Mencuri hasil jerih payah penggiling gabah atau pembuat krupuk. Lha, melalui apa?ya dengan cara kongkalikong dengan “pengusaha” yang telah mendapatkan akses kredit mudah dari Bank yang sudah direkomendasikan calon atau pejabat tersebut. Enak kan! “pengusaha” untung, bejabat juga untung. Terus, kredit uang itu dari mana? ya dari bank yg telah mendapat “kucuran” dana dari BI (Bank Central), Lha Bank Central dapat uang dari mana?lho belum tahu to! BI kan punya mesin pencetak uang,he2. Ya tinggal ngeprint, semudah qt2 ngeprint foto bugil artis2. kan bisa ngeprin seenak udel qt!ha2. Lha, kok bisa dikatakan mencuri dari pembuat krupuk?caranya gimana?.
    Lha, karena BI ngeprint duitnya kebanyakan, akibatnya nilai uang turun, terus pembuat krupuk ndak nyadar, kalo uang yang dipegangnya kemarin sudah ndak bisa buat beli tepung ama minyak goreng, karena nilai uangnya turun. Bukankah itu namanya bukan pencurian?wah2!!! dasar penguasa!awas lho ya,ha2…
    itu namanya inflasi. Inflasi apaan to? inflasi itu bukan kenaikan harga barang seperti yang diajarkan guru kita. Inflasi itu penurunan nilai uang yang disebabkan bertambahnya pasokan uang. Jadi definisi yang tepat. Inflasi adalah pencurian melalui pencetakn uang oleh pemerintah kepada rakyatnya melalui percetakan uang (Bank Central). Definisi itu tidak boleh diplintir2 lagi. titik. Udah ya Bank kuliahnya,he2…

  2. hanggadamai Says:

    money politik meraja lela ya…

  3. dienim Says:

    Budaya money politik memang kentara dan merajalela di dunia politik Indonesia, atau mungkin di tiap negara. Konsekuensinya, pejabat daerah yang bertahta pun berupaya ‘balik modal’ dengan berbagai cara. sebagai contoh di pilkada jabar. ‘pemberian cuma-cuma’ pada calon pemilih marak terjadi. Entah kapan semua berakhir. Apa kata REVOLUSI manjur menghentikannya? belum tentu juga.🙂

  4. serdadu95 Says:

    Jer basuki mawa bea… semua (pasti) gak ada yg gratisan… money politic…. bargening position… balas-budi… tahu-diri… dan entah istilah apalagi yg selalu mewarnai setiap hajatan manakala ada pergantian tampuk pimpinan. Idialisme seorang “mantan LSM” pun yg dulunya berteriak lantang dan berdiri di barisan terdepan saat mengusung nasib rakyat tertindas seakan hilang… lenyap… tak berbekas manakala sudah nyemplung ke dalam partai. Memang tidak semuanya… tapi gak bisa juga dikatakan hanya sedikit. Buah yg bernama “kekuasaan” memang rasanya sangat lezat dan bisa bikin lupa… So… wajar aja jika akan kita temui banyak “manusia bertopeng” manakala kita berada di politicsphere… Saat belum jadi apa-apa (selalu) berteriak mengatasnamakan rakyat… tapi begitu melihat “kekuasaan” ada di depan mata… maka rakyat sering “dibawahnamakan”… Memang tidak semuanya… tapi gak bisa juga dikatakan hanya sedikit.

    Jahh… akhirnya “nurani”-lah yg harus bicara…. cuman sayangnya masih banyak yg gak punya itu…

    *salam kenal juwega…*

  5. Menteri dari malaysia Says:

    Saudara,

    saudara adalah penghasut yang tidak baik untuk kehidupan manusia dalam dunia ini yang perlu aman, senang cari makan dan tidak memusuhi manusia.

    Tidak baik, kerana suadara merayu supaya orang lain merdeka, dan perjuangan merdeka sebenarnya adalah milik manusia-manusia yang mempunyai jiwa yang tidak boleh hidup bersosial.

    Apabila dia tidak bisa hidup bersosial aritnya dia tidak bisa hidup tolong menolong atau berkawan, lalu jiwanya memberontak mahu bersendirian dan mengusai orang lain.

    jadi merdeka dalam kontek saudara itu adalah sesuatu yang celaka dan banyak merusak dunia.

  6. Robert Manurung Says:

    @ Giyanto
    @ hanggdamai
    @ dienim
    @ serdadu95

    Kita harus jeli membedakan yang mana sebab yang mana akibat; jika tidak kita akan terus bereaksi sinis dan nihilis. Menurut aku, sumber persoalannya adalah karena rakyat tak berdaya dan gampang “dibeli”. Kita harus urai masalahnya dari tingkat ini, yaitu dengan memberdayakan rakyat supaya jangan gampang dimoblisasi dan “dibeli”.

    Fakta : dengan maraknya money politics, demokrasi hanya menjadi alat bagi para bandit untuk menguasai negara secara sah dan menyandera kehidupan rakyat.

    Maka tidak ada pilihan lain, untuk mencegah itu, rakyat harus mengontrol partai-partai politik. Dan tentu saja, rakyat harus membiayai parpol. Ini bukan hal yang mustahil, bahkan sudah dirintis dalam skala kecil-kecilan oleh PKS.

    Nah, siapa di antara kita yang mau memulai dengan langkah-langkah kecil dan konkret yaitu memberdayakan rakyat dengan lebih dulu memberdayakan diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar rumah ?

    Prinsip Kaizen yaitu small improvement continuous, rasanya lebih cocok buat kita daripada revolusi dalam mimpi hehehe….

    Salam Merdeka!

  7. nindityo Says:

    dalam money politics tentu ada hubungan sebab akibat.
    salah satunya sebab ada money politics adalah kemampuan pola pikir yg terbatas (sempit) pada masyarakat. pihak pemilih hanya melihat nilai uang/barang saat diberikan. saat dia perlu duit, kok dikasih duit, ya mau. peduli setan sama jargon anti KKN ato duit itu dari mana. soal besok pejabatnya korupsi ya urusan si pejabat. emang nanti ngurusin kita ?
    di pihak yg dipilih juga hanya mengejar setoran suara. mana kepikiran jargon janji adalah hutang. yg penting lolos, urusan ini itu belakangan.

    akibatnya, pihak pemilih tidak peduli pada proses pemilihan. mo ganti pemimpin ato kagak ya tetep begini aja nasibnya.
    pihak yg dipilih juga merasa udah ngeluarin duit ya musti balikin. entah dengan korupsi ato tindakan lain yang menguntungkan kroninya.

    so, aku setuju dengan pendapat bung robert. yang pertama, kita kudu merdeka. merdeka dari pola pikir sempit bahwa ada kasta “pihak pemilih” dan “pihak yang dipilih”. merdeka dari keinginan semu sesaat. merdeka dari keharusan memilih. merdeka untuk memikirkan akibat jangka panjang dari money politics. merdeka untuk memotong rantai korupsi.

    ayo merdeka.

  8. Giyanto Says:

    Menteri dari malaysia berkata:

    saudara adalah penghasut yang tidak baik untuk kehidupan manusia dalam dunia ini yang perlu aman, senang cari makan dan tidak memusuhi manusia.

    Giyanto menjawab:
    Aman! barangkali kata itu di masa depan perlu diteliti. Aman menurut siapa?menurut Pak Menteri, yang udah jadi menteri. Di “bawah” ini pak makin banyak ketidaknyamanan. Tiap hari pengemis bertambah, apa namanya itu aman?

    Ini jawaban saya sebagai anak kecil.
    Ketidaknyamanan (keterbatasan) dan ketidaktabilan (perubahan) itu sudah menjadi kodrat manusia. Kalau orang mencari aman, yang lain jadi korban. Karena Pak menteri sekarang menjadi menteri. Terus, ngomong2, kocek yang anda buat “nolong” itu dari mana? kan dari rakyat. Apakah bapak bisa menjamin temen2 bapak itu tidak menyalahgunakan dana rakyat. Kalo bapak saya yakin orang baik, karena udah berani bicara dgn qt2. Tapi mereka yang diam itu? siapa yang mengingatkan mereka kalo bukan rakyat yang diwakili penghasut2 seperti qt. Seperti Bang Robert (bukan bermaksud ngebela lho bang,he2).

    Saya sebenernya kagum ama kepemimpinan Malaysia, karena bisa memanajemen negaranya, tapi di Indonesia sekarang punya masalah besar Pak. Yaitu krisis Kepercayaan! Obatnya apa, ya pendidikan untuk menghargai perbedaan pendapat. Kalau rakyat dididik untuk selalu setuju, terus kapan mereka belajar untuk tidak setuju? siapa yang menjamin mereka bahwa mereka tidak dibohongi. Tidak ada yang bertanggungjawab, selain rakyat sendiri!

    terus Masalah kehidupan sosial:
    Apa prinsip kehidupan sosial yang baik? yang jelas mereka berhubungan/atau bekerjasama karena atas sukarela pribadi. Tanpa paksaan apapun. Ini namanya kebebasan. Kalau ada yang memaksa, itu namanya sudah kejahatan sosial. Tujuan Negara adalah menjamin bahwa satu sama lain tidak saling merugikan melalui penegakan hukum. Tapi sekarang, negara sudah beralih fungsi menjadi “pencuri harta rakyat” dan “merasa” menjadi penegak moral yang dirinya sendiri sebenarnya imoral. Sedangkan tugas menjamin satu sama lain untuk tidak saling merugikan diabaikan, cotohnya tugas menangkap koruptor. Negara, sekarang sudah salah jalur pak! tolong suara saya ini disampaikan kepada teman2 bapak, termasuk yang di Indonesia itu. Ingatkan mereka!

    Bapak harus lebih banyak belajar tentang kebebasan, saya yakin di Malaysia sedang krisis.

    Salam
    Giy

  9. Robert Manurung Says:

    @ Menteri dari Malaysia

    Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk memberi komentar.

    Aku terbuka untuk dikritik, sebab aku sudah memerdekakan diriku dari ketidakmampuan menerima kritik secara wajar dan hati terbuka. Tapi ada bagian dari komentarmu yang perlu aku kritik,karena tampaknya Anda hanya menjadi pengikut yang patuh pada pandangan sosial yang sudah usang: :

    1. Orang-orang yang berjiwa merdekalah yang mampu membangun hubungan sosial tanpa prasangka, iri hati dan dengki; serta tanpa membeda-bedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan harta, kekuasaan, perbedaan ras, nasionalisme, agama dan ideologi.

    2. Orang-orang yang sudah merdeka dari sikap sombonglah yang bisa mengerti dan sabar menghadapo orang-orang yang lemah dan tidak beruntung.

    3. Sepanjang sejarah dunia sudah terbukti, hanya orang-orang merdekalah yang mampu menghargai dengan tulus kemerdekaan orang lain; dan bahkan manusia-manusia merdekalah yang telah berjasa memerdekakan bangsa-bangsa di dunia termasuk Malaysia dan Indonesia.

    4. Kekompakan sosial tidak selalu baik. Buat apa kekompakan sosial kalau anggota masyarakatnya adalah orang-orang picik, berhati jahat atau munafik ?

    Salam Merdeka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: