Beringas di Hari Pancasila

AKSI laskar Front Pembela Islam sungguh ironis. Mereka mengumbar keberingasan, pada 1 Juni, persis ketika hari lahir Pancasila sedang diperingati. Adakah kelompok yang mengatasnamakan Islam ini sengaja ingin melecehkan Pancasila ? Kalau tidak, kenapa mereka menyerang orang-orang yang menyokong asas keberagaman, sesuai dengan ajaran Pancasila ?

Lihatlah kekerasan yang terjadi di lapangan Monas. Laskar Pembela Islam, pasukan yang dibentuk FPI, menyerbu para tokoh dan aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Orang-orang berjubah putih itu tak peduli ada ibu-ibu beserta anak mereka di sana. Bersenjata bambu, mereka menyerang peserta apel mengenang hari kelahiran Pancasila tersebut. Apel ini pun batal karena para peserta—termasuk orang-orang Ahmadiyah—babak belur dihajar laskar FPI. Belasan orang bahkan harus dirawat di rumah sakit karena luka parah.

Laskar FPI menganggap dirinya sedang berperang, hal yang diakui sendiri oleh panglimanya. Persoalannya, perang dengan siapa, dan untuk apa ? Mereka tidak boleh menyerbu kelompok Ahmadiyah, juga para pembela kelompok ini, karena konstitusi jelas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kelompok masyarakat atau penganut agama tidak bisa menghakimi agama atau keyakinan warga lain. Bahkan negara pun tidak bisa menentukan sesat tidaknya suatu agama atau keyakinan.

Prinsip itulah yang dibela Aliansi Kebangsaan. Seharusnya pula pemerintah, mulai presiden, para menteri, sampai para penegak hukum, menjaga aturan dasar ini. Tanpa banyak berpikir, polisi mestinya mengawal peserta apel. Tapi, yang terjadi, aparat terkesan membiarkan kekerasan itu berlangsung. Pemerintah pun baru bereaksi dan bertindak setelah banyak tokoh masyarakat dan politkus mengutus keras aksi FPI.

Serangan laskar FPI amat berbahaya. Tidak hanya mengganjal kebebasan beragama, mereka juga mengusik rasa aman masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Aneh pula, selama ini pemerintah diam saja, membiarkan sebuah organisasi masyarakat memiliki pasukan yang bertujuan memerangi warga lain.

Itu sebabnya, tuntutan banyak tokoh agar FPI dibubarkan, paling tidak dibekukan kepengurusannya, perlu didengar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebenarnya pemerintah memiliki wewenang untuk langsung melakukan langkah ini. Namun, karena undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, sebaiknya pemerintah melakukan dengan cara lain. FPI bisa saja dibawa ke pengadilan, dan biarlah lembaga yudikatif yang memutuskan.

UUD 1945 menjamin kebebasan berorganisasi. Persoalannya, bagaimana jika kebebasan ini disalahgunakan dengan membentuk organisasi yang cenderung bertentangan dengan konstitusi, bahkan dasar negara. Inilah tugas lembaga yudikatif untuk memutuskannya. Jika pengadilan bisa membekukan partai politik, seharusnya lembaga ini juga berwenang menentukan organisasi masyarakat semacam FPI.

Editorial Koran Tempo, Selasa 3 Juni 2008.

====================================================================================

http://www.ayomerdeka.wordpress.com

Tag: , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: