Walikota Jaktim Harus Pelajari Lagi Pancasila

Terlepas dari bagaimana sebenarnya masalah antara STT Setia dengan penduduk setempat, Wali Kota Jakarta Timur seharusnya bisa bertindak obyektif, adil, proporsional, dan menyejukkan. Apapun ideologi politik sang wali kota, termasuk seumpamanya dia anti-Kristen, H.Murdhani harus bertindak dan mengeluarkan pernyataan sesuai kapasitasnya sebagai penyelenggara negara di wilayah Jakarta Timur.

Oleh : Robert Manurung

SIAPA nama wali kota Jakarta Timur ? Aku jamin mayoritas rakyat Indonesia tidak tahu. Kalau nama Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, pasti banyak yang tahu. Hal ini bisa dimaklumi karena peran wali kota di Jakarta tidak begitu penting, sehingga tak perlu heran kalau mayoritas penduduk Jakarta Timur sendiri tidak tahu dan tidak mau tahu mengenai figur wali kotanya.

Karena Jakarta adalah ibukota negara, dan wilayah propinsi ini memang kecil, gubernur selalu terjun langsung menangani masalah-masalah yang ada di wilayahnya. Gubernur sendiri bukanlah jabatan yang terlalu disegani di Jakarta, mungkin karena di kota ini ikut berkuasa pula presiden, wakil presiden, para menteri, panglima TNI, kapolri, kepala angkatan-angkatan dan para pejabat tinggi lainnya.

Faktor lain yang membuat jabatan walikota di Jakarta kurang berwibawa adalah lantaran bukan hasil pilihan rakyat seperti di daerah lain. Para wali kota di Jakarta diangkat oleh gubernur dengan persetujuan DPRD. Dengan kata lain, bobot dan integritas para wali kota di Jakarta tidak diketahui oleh publik, dan memang tidak teruji.

Aku merasa perlu menjelaskan hal ini, agar Anda bisa memaklumi masalah yang akan kita bahas, yaitu pernyataan Wali Kota Jakarta Timur, H.Murdani, yang melukai perasaan kalangan nasionalis dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Pada intinya dia mengatakan : kalangan minoritas harus tahu diri dan mengalah pada kehendak kalangan mayoritas.

Ucapan ini dia lontarkan terkait dengan insiden serangan massa terhadap Sekolah Tinggi Teologia SETIA di Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur, pekan lalu. Adapun yang dia maksud kalangan minoritas adalah umat Kristen, sedangkan mayoritas adalah umat Islam.

Kalangan Islam sendiri ternyata tidak semuanya bisa menerima ucapan H.Murdani yang diskriminatif dan provokatif itu. Seperti dilansir kantor berita Antara, mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Anas Urbaningrum sampai mengimbau, jangan ada pihak yang menggunakan isu mayoritas untuk berlaku tidak adil.

* * *

INSIDEN Pinang Ranti berawal dari masalah yang sangat sepele, yaitu kecurigaan penduduk setempat terhadap seorang mahasiswa STT Setia yang dituduh hendak mencuri. Tapi, aneh bin ajaib, kasus ecek-ecek itu berhasil disulut menjadi amuk massa, dan kemudian didramatisir menjadi dasar tuntutan agar sekolah pendeta itu ditutup dan direlokasi.

Sejak awal terjadinya gesekan antara warga dan mahasiswa, Wali Kota Jakarta Timur H.Murdhani sudah langsung bicara mengenai kemungkinan relokasi. Tapi pada permulaan dia mengatakan, akan memeriksa lebih dulu kelengkapan izin sekolah pendeta tersebut. Kemudian setelah mengetahui bahwa STT Setia memiliki semua persyaratan legalitas, wali kota lantas mengucapkan pernyataan tadi, yang meminta kalangan minoritas untuk tahu diri.

Terlepas dari bagaimana sebenarnya masalah antara STT Setia dengan penduduk setempat, Wali Kota Jakarta Timur seharusnya bisa bertindak obyektif, adil, proporsional, dan menyejukkan. Apapun ideologi politik sang wali kota, termasuk seumpamanya dia anti-Kristen, H.Mudhani harus bertindak dan mengeluarkan pernyataan sesuai kapasitasnya sebagai penyelenggara negara di wilayah Jakarta Timur.

Oleh karena itu H.Murdhani perlu diingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdasarkan Pancasila dan UUD 45, yang tidak membedakan warga negara dengan dasar diskriminasi apapun. Setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya, sama pula hak dan kewajibannya. Titik.

* * *

DALAM sistem ketatanegaraan kita tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Itu istilah media massa untuk menggambarkan peta demografi. Kalau sampai digunakan dalam politik praktis, penyelenggaraan negara atau dalam komunikasi sosial; itu fasisme yang sangat berbahaya. Penangkalnya yang paling ampuh adalah fasisme berdasarkan etnis alias rasisme. Ini bisa menimbulkan neraka sosial di Jawa, dan sebaliknya dapat menyulut separatisme di semua pulau-pulau besar di luar Jawa. Tentu kita semua tidak menghendakinya.

Oleh karena itu sangat perlu dianjurkan agar Wali Kota Jakarta Timur H.Murdhani mempelajari kembali Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan lebih bagus lagi jika yang bersangkutan tahu diri, merasa malu,dan mundur; karena dia tidak layak menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa besar yang sangat majemuk ini.

Dia tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang bisa mempersatukan rakyat, menghamoniskan warganya yang sangat heterogen. Malah sebaliknya, dia adalah pemicu terjadinya segregasi sosial, konflik horisontal, dan anarki massa. Pemimpin semacam itu akan menghancurkan harapan masyarakat yang mendambakan keadilan, kerukunan, dan kedamaian.

Merdeka !

====================================================================================

http://www.ayomerdeka.wordpress.com

Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

23 Tanggapan to “Walikota Jaktim Harus Pelajari Lagi Pancasila”

  1. Menggugat Mualaf Says:

    ah, seperti yang saya sinyalir dan rasakan sendiri, bang. persoalan SARA ini berpotensi menguat di akar rumput. maka saya riskan jika partai islam memperoleh kemenangan. ini berpotensi memberi legitimasi pada praktek intoleransi yang demikian..

    indonesia harus bertindak. saya pribadi akan memperkuat kubu nasionalis. menyadari bangsa ini lebih butuh bersatu tuk menjawab banyak persoalannya, dari ribut melulu pada persoalan-persoalan yang “terlalu pribadi”. piss..😀

  2. Ina Says:

    Pemimpinnya aja dah nga adil…gimana mo jadi contoh yang baik.

    Huuu..payah.

  3. sudhew Says:

    kepentingan politik sangat terasa kental di sini,karena pemilu,pilkada dan pilpres sekarang dilakukan secara langsung para penguasa memang cenderung membela kepentingan pemilik suara terbanyak

  4. aga Says:

    baru segitu…. islam di ambon dibantai ketika mereka mayoritas… dimanakah nasionalis berlari….

  5. togarsilaban Says:

    Wah kalau Walikota Jakarta Timur ngomong asbun begitu, jangankan walikota, untuk menjabat sekretaris lurah pun sebenarnya dia tidak layak. Mestinya dia justru harus berdiri obyektif dan meluruskan permasalahan. Kok malah berpikiran sempit gitu.

    Tapi yang salah bukan cuma walikotanya, tapi orang yang mengangkat walikota, yaitu Gubernur. Orang kayak gitu kok dijadikan walikota, mau jadi apa jakarta kalau gitu…

  6. Bersama Toba Says:

    Saya terarik dengan komentar si “Menggugat Mualaf” diatas.
    Beliau menulis :
    “saya pribadi akan memperkuat kubu nasionalis. menyadari bangsa ini lebih butuh bersatu tuk menjawab banyak persoalannya, dari ribut melulu pada persoalan-persoalan yang “terlalu pribadi”.

    Sementara dari namanya sendiri (Menggugat Mualaf) menunjukkan bahwa beliau tidak pernah berpikir mengenai nasinalisme bangsa ini agar tetap bersatu, dan tetap mencoba mengorek perbedaan dengan membawa2 isu sensitif agama

  7. Bavo Says:

    Sangat memprihatinkan dan mengkawatirkan, ternyata pejabatpun ada yang menginginkan Indonesia hancur, tidak menginginkan Indonesia jaya..karena sebenarnya dia itu tidak menyukai pancasila, bineka tunggal ika dan keberadaan bangsa indonesia..ganti saja…Marilah barisan Nasionalis merapatkan barisan , mari kita jaga eksistenai bangsa Indonesia.

  8. Robert Manurung Says:

    @ aga

    setahu aku, pemeluk agama Islam dan Kristen di Ambon waktu itu telah berhasil diadu domba oleh kekuatan tertentu untuk menimbulkan instabilitas secara nasional, kemudian keadaan diperkeruh dengan masuknya laskar ini itu dari luar daerah itu.

    sebelum peristiwa itu, etnis Ambon tidak pernah memandang dirinya sebagai Kristen atau Islam, tapi AMBON.

    Kasihan saudara-saudara kita itu dapat diadu domba oleh berbagai kekuatan politik, termasuk oleh kalangan politik Islam dan Kristen yang sekadar memanfaatkan Ambon untuk kepentingan politiknya sendiri.

    Nah, mudah-mudahan Anda mengerti sekarang, sangat tidak bijaksana menjadikan apa yang terjadi di Ambon untuk membenarkan tindakan Walikota Jakarta Timur yang melanggar konstitusi negara ini. Kalau Anda orang beragama, seharusnya Anda bisa melihat masalahnya secara jujur.

    Salam Merdeka!

  9. gue Says:

    ini bukan kasus sara tooooooooongg
    mereka saja yg membwa seolah2 kasus sara
    anda yg pro “setia” tdk ms\erasakan apa yg dirasakan masyarakat kp,pulo
    makanya jgn asal ngomong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  10. Robert Manurung Says:

    @ gue

    Kalau saja Anda membaca artikelnya dengan cermat, mungkin Anda akan memberikan komentar yang lebih bermutu.

    Fokus tulisan ini adalah ucapan Wali Kota Jakarta Timur H.Murdhani yang bukan saja berbau SARA, tapi melanggar konstitusi dan menghianati semangat keindonesiaan kita yang berdasarkan Pancasila, UUD’45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah Anda bisa mentolerir dan mendukung sikap pemimpin fasis dan sontoloyo seperti itu ?

    Aku tidak tahu apa yang Anda maksudkan dengan perasaan masyarakat kp.pulo, emangnya mereka diapain Bung ? Dan kalaupun ada apa-apa, emangnye yang melakukannya seluruh mahasiswa dan lembaga STT SETIA ? Apakah seandainya seorang mahasiswa IAIN punya masalah dengan warga di sekitarnya, lalu IAIN harus ditutup dan direlokasi ?

    Mari kita bicara blak-blakan, kawan. Apakah Anda mengakui UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ? Kalau tidak, maaf saja, diskusi ini tidak ada gunanya.

    Salam Merdeka!

  11. Menggugat Mualaf Says:

    bang robert, mohon izin menjawab komen atas saya yaa..

    @bersama toba
    apalah arti sebuah nama bang?
    hehehe.. piss..😀

    itu nama dan blog hadiah dari teman2 saya yang muslim. itu dibuatin dan saya tinggal menulis saja. saya banyak protes pada mereka dan mereka juga suka balik menggugat saya. saling mengingatkan gitu deh🙂

    protes saya ya berbau nasionalis. saya enggan dengan praktek agama -yang terlalu pribadi- di paksakan ke ruang publik. sederhananya, dalam apapun kita, jangan lari dari konteks kita sebagai indonesia deh.

    mauliate
    merdeka!

  12. Walikota Jaktim Says:

    Sehubungan dengan pemberitaan di harian Suara Pembaruan tanggal 29 Juli 2008, dengan judul berita: Jamin Aktivitas Belajar di STT Setia, dimana dalam isi berita tersebut ditulis peryataan Walikota Jakarta Timur H. Murdhani yang meminta warga minoritas menyadari keberadaannya, dengan ini kami memberikan klarifikasi tentang isi pemberitaan tersebut sebagai berikut:

    1. Bahwa Walikota Jakarta Timur H. Murdhani tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang meminta warga minoritas menyadari keberadaannya.
    2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur tetap mengayomi warganya yang bertikai dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
    3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya agar aktivitas kuliah mahasiswa tetap terlaksana dengan menyiapkan lokasi penampungan sementara di Wisma Transito Jakarta Timur.

    Demikian klarifikasi pemberitaan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

    WALIKOTA JAKARTA TIMUR

    Drs. H. MURDHANI, MH
    NIP. 470039371

  13. bagian Humas & Protokol Jaktim Says:

    Terkait dengan polemik yang terjadi selama ini menyangkut pemberitaan mengenai STT Setia, maka kami perlu meluruskan beberapa hal:

    1. Bahwa Walikota Jakarta Timur H. Murdhani tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang meminta warga minoritas menyadari keberadaannya.
    2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur tetap mengayomi warganya yang bertikai dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
    3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya agar aktivitas kuliah mahasiswa tetap terlaksana dengan menyiapkan lokasi penampungan sementara di Wisma Transito Jakarta Timur.

    Demikian kami sampaikan, semoga informasi yang ada dapat lebih berimbang.

    Bagian Humas & Protokol Jaktim

  14. erensdh Says:

    Dari sisi hati nurani, memang patut disesali apabila walikota Jakarta Timur, H. Murdhani bersikap demikian.
    Nuansa berpolitiknya jelas menunjukan kerendahan martabatnya sebagai manusia yang bernurani. Dari sisi HAM, jelas ia melanggar kaidah, tapi apalah gunanya kalau memang ia dan mayoritas menghendaki demikian.
    Andai pak H. Murdhani tengah mencoba memasuki ranah politik dengan memanfaatkan situasi, ya, jelas ia tidak salah, sebab dalam demokrasi, kita, yang dilegitimasi adalah mayoritas.

    Lalu, bahwa banyak para politisi kita, sepeti (lagi-lagi) pak H. Murdhani, sepertinya menyadari betul bagaimana kondisi mayarakat sekitarnya, (lalu) mau memanfaatkan itu, sekali lagi, apa salahnya?
    Tapi sebenarnya (kembali ke hati nurani) masyarakat kita sebenarnya butuh bimbingan yang benar (HAM). Mungkin seperti tanggung jawab kepala rumah tangga terhadap isteri maupun anak-anaknya, demi kebaikan mereka, adalah bermoral bila kita memarahi atau bahkan menghukum bila mereka (isteri atau anak-anak) melakukan kesalahan, ya, tentu saja bila kita tidak terlibat atau merekayasa kesalahan itu!

    Tapi sekali lagi, apalah artinya, PANCASILA, HAM, HATI NURANI dan moralitas-moralitas universal lainnya apabila watak kita telah terjebak dalam prinsip; lu-lu beta-beta, asal beta suka, asal kita untung, yang penting kita menang?

    Apalah artinya kalau ego kita telah menjadi allah dalam segala hal?
    Apalah artinya lagi NKRI kalau agama telah menjadi Allah itu sendiri? Apa pedulinya?
    Saya mau tutup komentar ini hanya dengan kalimat: masih lebih baik HAM menjadi agama atau Allah, karena masih bisa lebih adil bagi semua orang.

    Catatan: HAM (Hak asasi manusia) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

    Contoh hak asasi manusia (HAM):
    * Hak untuk hidup.
    * Hak untuk memperoleh pendidikan.
    * Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
    * Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
    * Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
    (http://id.wikipedia.org/wiki/HAM)

  15. PNS Jaktim Menggugat Says:

    Kalau Benar Walikota Jakarta Timur menyatakan hal demikian, benar-benar keterlaluan. Wakil walikota Jakarta Timur itu kristen, bagaimana perasaannya. Dan banyak pns jaktim atau dki jakarta yang non muslim. Kami PNS Jaktim menggugat agar klarifikasi tuntas pernyataan tersebut sebelum mengambil sikap. Jika benar, kami himbau seluruh pns non muslim memboikot seluruh kegiatan sebelum walikota jaktim mengundurkan diri. Jika tidak benar, kami sarankan walikota jaktim menuntut upaya pembunuhan karakter walikota. Kalau tidak ada upaya hukum, artinya walikota membenarkan pernyataannya. terimakasih.

  16. PNS Jaktim Menggugat Says:

    kami menuntut suara pembaharuan mempertanggungjawabkan berita yang ditulisnya, jangan memberitakan hal-hal yang sensitiv tanpa bukti yang kuat. Berita anda mempengaruhi kinerja kami terutama pns di jaktim. Tolong di ralat kalau tidak benar ataupun sampaikan bukti kalau itu memang benar. terimakasih

  17. syukriy Says:

    Saya kira, kalaupun benar adanya pernyataan Walikota Jakarta Timur tersebut, itu berasal dari kebodohannya selaku manusia biasa. Wajar hal ini terjadi mengingat pengangkatannya tidak melalui mekanisme dekomrasi langsung, tetapi melalui penetapan oleh Gubernur DKI.
    Saya sependapat dengan Bung Robert dan Mbak Anis (http://mualafmenggugat.wordpress.com/) bahwa kita harus melihat persoalan ini dalam konteks kebangsaan, bukan SARA. Karena Walikota seorang muslim lah maka polemik muncul atas pernyataan tersebut. Bagaimana sekiranya Walikotanya beragama Budha atau Hindu? Mungkin tidak akan ada persoalan sama sekali.
    Namun, melihat komentar dari “PNS Jaktim Menggugat”, jangan-jangan komentar tersebut dibuat-buat oleh Suara Pembaruan, sebuah koran yang kabarnya memiliki hubungan dengan agama tertentu. Kalau benar, jangan-jangan koran tersebut yang “mengompori” dan “memprovokasi”…
    Bagaimana bung Robert?

  18. mustofa Says:

    ya, salah sendiri jadi minoritas. ikut donk jadi mayoritas nanti baru bisa ngomong baru bisa kuasa. kayak bang fajar ntu kan ikut mayoritas jadi deh pejabat. walikota mah kagak salah dia nogomong kenyataan. ini betawi bung, kampungnya pitung, kampungnya bang murdhani. ente jual ane beli. hidup bang murdhani yang berani ngomong tegas…

  19. Robert Manurung Says:

    @ mustofa

    eh bang mustope…ane kasi tau ye, ini bukan kaki lime atau pasar gembrong. . kalo ente mau jual beli, pegi no ke pasar citayam…

    ente baca dong artikel di atas, biar komentarnya nyambung gitu. walikota aje udah ngebantah kagak perneh ngecilin minoritas, tapi ente masih aje ngomongin itu.

    terus ente pake ngomong kampungnye si pitung, kampungnye betawi segale. emangnya ente betawi ? kalo boleh tau ente betawi turunan cina, sunda, arab atau portugis?

    udah ah, permisi…

    Salam Merdeka !

  20. mustofa Says:

    bung robert, kalo ente jiper kagak usah ngomong donk… ini negara bebas bung… itu kan kataa ente juga… sape sih nyang berani sama fbr, fpi, forkabi dan efff yang laen… hari ini fbr baru gebukin orang, fpi nyaci maki polisi… ini negara bebas bung, nyang kuat itu nyang kuasa… nonton tivi bung…

  21. Robert Manurung Says:

    @ mustofa

    bang mustope, nyang ada di tivi itu cuma seupil dari peristiwe nyang terjadi di republik ini….sebagian besar warga bangsa ini baek-baek aje dan pade rukun…

    jakarte kan cuman seujung kuku dari indonesia, dan betawi asli ude pade nyingkir jauh ampe ke jonggol dan tambun, lantaran kalah besaing di kampung kendiri…nyang pake name betawi buat petantang-petenteng sekarang nih, nyang ntu sih palsu ncing…

    ente tuh kagak bisa bedain kali yee, bebas itu kagak sama artinye ame liar, biadab dan brutal…dan sebenernya mereka itu jumlahnya kagak seberape, cuman aja ada nyang bekingin…biase deh namenya juga rekayasa hehehe….

  22. Andai pak H. Murdhani. Walikota Jakarta Timur.. Hanya sebuah komentar! « Erensdh’s Weblog Says:

    […] pak H. Murdhani. Walikota Jakarta Timur.. Hanya sebuah komentar! Mengomentari AyomerdekA Walikota Jaktim Harus Pelajari Lagi Pancasila Berkaitan dengan penyerbuan masyarakat sekitar Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur, DKI […]

  23. erensdh Says:

    Hehehe..
    Sabar-sabar..
    Orang sabar dikasihi Tuhan.
    Gitu, ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: