“Haram” Hukumnya Menerima CSR dari Korporat Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM (3)

Akan tetapi, menolak CSR dalam rezim ekonomi global yang kini sudah dikuasai oleh kejayaan korporasi—di mana kekuatan negara sudah dikebiri, dengan sadar atau tidak akan bertemu dengan kepentingan korporasi atau kapitalis itu sendiri, yang sesungguhnya secara alamiah menghindari segala bentuk regulasi dan kewajiban-kewajiban sosial. Seperti kita tahu bersama, mereka meyakini “CSR is bad capitalism

Ada tiga kesimpulan yang kita dapat dari uraian di bagian awal tulisan ini : :

Pertama, secara umum korporasi-korporasi di Indonesia, baik nasional dan multinasional, sudah mulai melaksanakan program CSR/Comdev, tetapi umumnya setelah mendapat protes atau perlawanan masyarakat sekitarnya.

Kedua, ketika korporasi-korporasi melaksanakan program CSR, pada saat yang sama mereka tidak mengubah karakter bisnisnya: masih merusak lingkungan dan menciderai hak asasi manusia, terutama hak ekososbud dan pada gilirannya menimbulkan pelanggaran hak-hak sipil. Seolah-olah dengan CSR, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM terkompensasi.

Ketiga, pelaksanaan CSR sebagai upaya penjinakan perlawanan laten dan manifes. Banyak kasus menunjukkan, korporasi melakukan CSR untuk mendapatkan dan mengharapkan akseptasi atau mengompensasi ketidak-setujuan masyarakat.

Keempat, umumnya program CSR/Comdev dibungkus sedemikian rupa sebagai alat untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat internasional dan bisnis, untuk kemudian memenangkan kontestasi pemasaran. Dengan CSR, mereka merasa telah berbudi luhur mengulurkan tangan kepada masyarakat sekitar.

Kelima, sejauh ini, seperti yang dilakukan Indorayon/TPL, program-program CSR disusun dan diimplementasikan secara elitis, tidak partisipatoris. Lebih lanjut, besaran dana yang dialokasikan semata-mata berdasarkan ‘kerelaan’ korporasi, bukan atas dasar negosiasi atau kesepakatan dengan stakeholders. Hal ini disebabkan regulasi yang tidak jelas (berkaitan dengan ideologi negara) dan lemahnya posisi tawar stakeholders terutama masyarakat akar rumput.

Keenam, seringkali program CSR dilakukan untuk memback-up operasi perusahaan itu sendiri. Contohnya, korporasi membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lain, yang dikampanyekan sebagai bagian dari kepedulian untuk membuka isolasi desa-desa tertentu, padahal untuk kelancaran transportasi proyek.

Termasuk, misalnya, kemitraan dengan mengikut-sertakan pengusaha sub-kontrak, tetapi di baliknya bersembunyi kepentingan untuk membangun ‘koalisi’ menghadapi perlawanan masyarakat. Ini, misalnya, dilakukan sangat cantik oleh Indorayon/TPL menghadapi perlawanan masyarakat Tapanuli.

Sikap terhadap CSR

KALAU demikian halnya, apakah CSR harus ditolak mengingat praktik-praktiknya sekadar kosmetik dan tidak berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat sekitar? Bagaimana sikap kita terhadap CSR?

Pertanyaan ini bisa dijawab secara ideologis dan pragmatis. Bagi kaum kiri, misalnya, jawabannya sudah jelas: Tolak! Bagi mereka, ekspansi industri kapitalistik adalah sesuatu yang harus dihempang, termasuk segala tetek-bengek CSR/comdev. Yang perlu dimajukan adalah nasionalisasi atau pemajuan perusahaan-perusahaan negara (state enterprises), seperti Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales. Untuk ini, dibutuhkan pemimpin yang tangguh dan gerakan sosial yang kuat.

Akan tetapi, menolak CSR dalam rezim ekonomi global yang kini sudah dikuasai oleh kejayaan korporasi—di mana kekuatan negara sudah dikebiri, dengan sadar atau tidak akan bertemu dengan kepentingan korporasi atau kapitalis itu sendiri, yang sesungguhnya secara alamiah menghindari segala bentuk regulasi dan kewajiban-kewajiban sosial. Seperti kita tahu bersama, mereka meyakini “CSR is bad capitalism” atau apa yang pernah dikumandangkan Milton Friedman (1962), Dalam hal ini, golongan kiri dan kanan akan bertemu pada satu kepentingan, walau berangkat dari titik yang berbeda.

Karena itu barangkali—inilah posisi pragmatis dan ‘aman’ yang dipilih negara-negara berkembang dan negara maju welfare state, CSR diregulasi secara bertahap pada garis kontinum ‘voluntary’ dan ‘obligatory’. Mereka tidak memilih sikap frontal terhadap korporasi, tetapi mengatur secara bertahap sambil melakukan negoisasi. Singkatnya, mereka menerima sambil memperbaiki kelembagaan. Secara ideologis, hal ini dipandang kurang radikal.

Di Indonesia, misalnya, CSR/comdev telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat perusahaan negara dan korporasi swasta seperti UU 19/2003 tentang BUMN, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, beberapa UU ini belum mengatur secara jelas sejauhmana kewajiban CSR ini harus dilakukan. Apalagi, penegakan hukum yang ada pun menjadi sesuatu yang sulit diharapkan.

Dengan demikian, konsep dan pelaksanaan CSR sangat tergantung pada sistem ekonomi-politik, bahkan ideologi. Ideologi membentuk sistem ekonomi-politik. Dengan demikian, pilihan ideologi mengarahkan kita pada pilihan bentuk, isi, kelembagaan CSR.

Tentang KSPPM

KELOMPOK STUDI dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) didirikan 23 Februari 1983, merupakan lembaga yang peduli pada masalah hak-hak asasi petani, pengembangan prakarsa masyarakat, lingkungan, dan hak asasi manusia. Pendirian lembaga yang diinisiasi sekelompok agamawan, cendekiawan, dan aktivis pro-demokrasi, ini adalah untuk merespons terjadinya pemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembangunanisme (developmentalisme) yang berlangsung sejak dekade 1970-an di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Tapanuli.

KSPPM adalah organisasi non-pemerintah yang berlokasi di Parapat dan 4 wilayah pendampingan yakni wilayah Humbang-Silindung (meliputi Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan), Wilayah Toba (Kabupaten Toba Samosir); Wilayah Samosir (Kabupaten Samosir dan sekitarnya); dan Wilayah Dairi (Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat). Lembaga ini melakukan kerja-kerja studi dan riset, pengorganisasian, pendidikan populer, dan advokasi untuk mendampingi dan melayani petani. (Tamat)

sumber : tapanuligo.blogspot.com

Iklan

Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Tanggapan to ““Haram” Hukumnya Menerima CSR dari Korporat Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM (3)”

  1. Sawali Tuhusetya Says:

    dunia perekonomian jadi ndak jelas masa depannya akibat kongkalingkong dan jarinfan kroni yang terus bangun bersama. dari sinilah awal kehancuran itu, bung robert. mereka bener2 menghegemoni 2/3 perekonomian negara sehingga ketika negeri sedang digocang kemelut jadi sulit utk bisa bangkit meblai. salam merdeka!

  2. restlessangel Says:

    hmmmm…inikah hasil dr seminar nasional -kl ga salah- ttg CSR yg pembicaranya kondang2 dan kl mo ikut bayar jutaan itu ??

    *geregetan dengan ulah teroris lingkungan*

  3. Andri Says:

    setuju. tapi bagaimana pekerja yang bekerja pada perusahaan asing yang jelasjelas meraup kekayaan Indonesia. apakah gaji mereka termasuk haram juga?

  4. dwi Says:

    mungkin kerusakan yang diakibatkan oleh para pengusaha itu tidak akan terasa saat ini. mungkin kita di Indonesia akan mengalami krisis bahan tambang lebih cepat ketimbang USA karena mereka meminimalisir mengambil sumber dayanya sehingga nanti USA dapat menjual SDAnya dengan harga tinggi bila Indonesia ataupun negara2 lain telah kehabisan.
    Masalah haram tidak terlalu saya perhatikan. Cuma saya Haram kepada tingkah laku Abu Rizal Bakrie yang memonopoli perekonomian Indonesia. Esia, Lapindo. sama2 satu perusahaan. Kalau setuju untuk Lapindo jangan gunakan produk2 dari Bakrie GROUP!!!
    Hidup Kaum Tertindas!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: