“Haram” Hukumnya Terima CSR dari Korporat Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM (2)

Mulyadi (2004), peneliti PSKK-UGM menyebutkan, walaupun sulit mengidentifikasi kapan perusahaan-perusahaan lain, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), memulai program CSR. Namun, fakta menunjukkan bahwa perusahaan milik Aburisal Bakrie ini merealisasi program-program tersebut secara lebih intensif pada tahun-tahun setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan yang telah memberi kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

DI Kabupaten Fakfak, Papua, hadirnya PT Freeport Indonesia (1967) yang mengeruk kekayaan bumi (tembaga, emas, uranium) menimbulkan pelanggaran HAM, bukan saja hak-hak ekososbud, tetapi juga hak-hak sipil.

Perusahaan pertambangan Amerika ini dengan leluasa mengeruk sumber daya alam dan merusak lingkungan, sedangkan masyarakat terutama suku asli, Amungme, hanya merasakan remah-remahnya dan terusir dari kampung halaman. Mereka tetap berkubang dalam lumpur kemiskinan dan ketertinggalan, sementara kekayaan alamnya dibawa terbang ke negeri Paman Sam.

Tuntutan mereka agar mendapat bagian (shareholder) yang adil dari eksploitasi buminya, justeru dijawab dengan politik represi dan popor senapan. Bahkan, ketika mereka mencoba mengais sisa-sisa pertambangan itu di limbah tailing, mereka justeru harus berhadapan dengan pasukan militer yang dibayar untuk menjaga proyek.

Kehadiran PT Freeport yang diduga berhubungan erat dengan bantuan pemerintah AS dalam menumbangkan Orde Lama, juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Setiap hari, perusahaan asing pertama di masa kekuasaan Soeharto ini membuang ratusan ribu ton limbah tailingnya ke sungai Ajkwa, mematikan ratusan hektar hutan alam, merembes dan merendam kebun-kebun nelayan Suku Komoro, bahkan menyebar hingga ke laut Arafuru.

Aktivitas pertambangan ini juga menyisakan banyaknya lubang-lubang raksasa, yang akan menjadi danau-danau kecil dengan kadar keasaman tinggi.

PT Kaltim Prima Coal dan Unocal

SEKARANG, kita beralih ke Kalimantan. Studi yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, menunjukkan, program CSR yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (pertambangan terbesar batu bara) dan Unocal (minyak) terkesan untuk menghindari konflik dengan masyarakat sekitar.

Unocal yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-an di daerah Marangkayu, Kutai Timur, baru menjalankan program comdev pada tahun 2002 setelah masyarakat melakukan protes dengan demonstrasi massal. Demonstrasi yang berlangsung dan sulit dikendalikan di sekitar lokasi pengolahan minyak memaksa Unocal untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropis dalam program comdev.

Kehadiran Unocal sendiri telah membuat tambak dan lahan pertanian yang merupakan sumber pendapatan penting masyarakat tercemar minyak.

Mulyadi (2004), peneliti PSKK-UGM menyebutkan, walaupun sulit mengidentifikasi kapan perusahaan-perusahaan lain, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), memulai program CSR. Namun, fakta menunjukkan bahwa perusahaan milik Aburisal Bakrie ini merealisasi program-program tersebut secara lebih intensif pada tahun-tahun setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan yang telah memberi kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

Jeleknya lagi, dalam merealisasikan programnya, Unocal dan KPC menggandeng LSM bentukan pemerintah daerah, Kapital, yang tidak memiliki kapasitas dan sarat dengan kepentingan elite, korupsi, dan realisasi program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

Caltex dan PT RAPP

SEKARANG menuju Riau. Masyarakat Duri yang hidup di daerah operasi CPI mengalami kerugian yang besar dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Ekspansi perusahaan minyak terbesar yang berasal dari negeri yang mengaku sebagai kampiun demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika Serikat, ini membuat jarak titik-titik pengeboran minyak dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 200 meter.

Akibatnya, sumur-sumur penduduk menjadi kering dan ketersediaan air minum menjadi kritis. Masyarakat kemudian harus membeli air untuk air minum. Begitu juga dengan usaha kolam ikan, menjadi terancam kekeringan dan menurunkan sumber pendapatan.

Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kalah dahsyat juga terjadi atas kehadiran pabrik pulp dan paper skala terbesar dunia di Riau. Kehadiran PT RAPP, saudara kandung Indorayon/TPL, beroperasi sejak tahun 1995 dan kini (sejak 2001) berkapasitas 2 juta ton per tahun (bandingkan dengan PT Toba Pulp Lestari berkapasitas 225.000 ton), juga menyisakan masalah dengan penduduk setempat. Setidaknya 40,000 hektar konsesi yang dimiliki perusahaan, di mana pabrik RAPP kini berada, diklaim penduduk desa Delik, Sering, dan Kerinci sebagai tanah milik mereka.

Karena kasus ini beberapa orang penduduk desa dipenjarakan. Kasus serupa juga terjadi di desa Lubuk Jambi di mana sejumlah penduduk desa dilaporkan tertikam hingga meninggal selama protes pada 1998.

Untuk bisa memproduksi pulp sebesar 2.000.000 ton kertas sebanyak 350.000 ton pertahun, RAPP harus menebang kayu sebanyak 9.000.000 juta m3 pertahun. Untuk itu mereka harus memiliki hutan tanaman industri (HTI) minimal seluas 418,665 hektar untuk sekali rotasi (setiap enam tahun). Namun hingga Juni 2006, mereka menyatakan baru memiliki seluas 265.407 hektar, selain penguasaan lahan para mitranya seluas 651.539 hektar.

Asian Agri & Sukanto Tanoto

KARENA itu, permohonan konsesi baru untuk HTI di Provinsi Riau terus dilakukan. Keseluruhan konsesi yang diajukan merupakan kawasan yang masih berhutan, memiliki potensi kayu alam yang sangat kaya, bahkan merupakan kubah gambut sampai kedalaman 20 meter.

Ironisnya, baru-baru ini, Direktorat Pajak mengungkap dugaan penyelewengan pajak sebesar Rp. 1,3 triliun yang dilakukan Asian Agri, grup perusahaan yang di bawahnya terdiri dari belasan perusahaan (meliputi bisnis cokelat, karet, dan, terutama, kelapa sawit), salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto, pengusaha yang pada tahun 2006 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia.

Akan tetapi, tidak lama kemudian, datang berita dari Ho Chi Minh, Vietnam, salah satu anak perusahaan yang telah mengukuhkannya sebagai industrialis global, RAPP, menerima penghargaan CSR AWARD for Excellency Poverty Alleviation dari Forum Asia.

Secara keseluruhan, industri pulp dan paper di Riau telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hilangnya 3,7 juta hektar hutan alam Riau selama periode 1982-2005. Diakibatkan berdirinya industri-industri pulp dan paper tanpa didahului pembangunan HTI sebagai sumber bahan baku. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan bahan baku sebesar 7.841.147,59 m3, di mana kapasitas total industri perkayuan mencapai 22.685.250 m3 pertahun, sedangkan kemampuan hutan alam untuk berproduksi secara lestari hanya sebesar 14.844.102,41 m3 per tahun.

Terakhir, adalah hasil penelitian terbaru yang dilakukan Walhi terhadap lima perusahaan nasional dan multinasional terhadap PT RAPP, PT DPM, PT Medco E & P Rimau, PT KPC, dan PT Newmont Nusa Tenggara, yang menyimpulkan, antara lain: pertama, konsep dan praktik CSR tidak berkontribusi secara memadai terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang hidup di sekitar kelima perusahaan tambang dan kayu tersebut.

Timah dan Laskar Pelangi

CSR digembar-gemborkan begitu rupa pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ekososbud masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Kedua, dengan menyerahkan urusan pemenuhan hak ekososbud pada korporasi-korporasi itu, pada saat yang sama negara telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak ekososbud masyarakat. Singkatnya, program-program CSR kelima korporasi itu ditengarai sebagai sekadar kosmetik belaka.

Tambahan, di Bangka-Belitung, kehadiran PN Timah yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Kehidupan di pabrik yang serba mewah dan bergaya kolonial sangat kontras dengan kehidupan masyarakat sekitar yang hidup dalam kemiskinan, baik dalam ekonomi, akses pendidikan, dan gaya hidup. Sampai-sampai, keberadaan pabrik ini diumpamakan laksana the Tower of Babel.

Hal inilah yang secara impresif dideskripsikan Andrea Hirata, dalam novelnya yang sangat terkenal berjudul Laskar Pelangi. (bersambung)

sumber : http://tapanuligo.blogspot.com/

Iklan

Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

Satu Tanggapan to ““Haram” Hukumnya Terima CSR dari Korporat Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM (2)”

  1. restlessangel Says:

    jd inget cerita temen yg sempet kerja di balikpapan. dia menceritakan salah satu perusahaan di sana -lupa- yang bikin semacam kota satelit tersendiri di sana, dimana orang asing utk masuk aja musti lewat pemeriksaan super ketat. udah gt, didalam super mewah dan super mahal.

    kontan aku nyeletuk, ‘lha itu kl perusahaan itu cabut dr sono, penduduk setempat bisa kolaps dong…’ *krn teringat crita PN Timah*

    temenku membantah tanpa menyebutkan dalil mengapa dia bs membantah.

    tp skrg aku jd sadar, bahkan ketika perusahaan msh hadir pun, masy sekitar juga udah sengsara dibanding ketika perusahaan itu bm hadir ya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: