Undang-undang yang Porno ?

Mengingat RUU itu bukan tentang kebijakan politik biasa, tetapi menyangkut kehidupan dan cara kerja sehari-hari masyarakat. Tak bisa sebagian masyarakat menentukan bagaimana semua harus membawa diri. Semua berhak menyatakan pendapat. Semua wajib didengar dulu sebelum akhirnya diambil keputusan.

Oleh : FRANZ MAGNIS SUSENO SJ

PADA tahun 2006 sebuah Panitia Khusus DPR menyiapkan teks RUU Antipornografi dan Antipornoaksi. RUU itu menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya menghilang dari peredaran.

Kini kita dikagetkan bukan hanya oleh sebuah RUU Antipornografi baru, tetapi oleh berita bahwa RUU itu, dengan memanfaatkan bulan Ramadhan, mau cepat-cepat disahkan dengan menghindar dari debat publik. Bak maling memanfaatkan terang remang-remang. Apa mereka tidak tahu malu ?

Dengan tepat pernah ditegaskan filsuf Immanuel Kant, setiap kebijakan politik yang takut mata publik adalah kotor. Mengesahkan RUU antiporno dengan menghindar dari sorotan publik adalah politik porno sendiri.

Lebih gawat lagi, dalam beberapa media itu disebut “hadiah Ramadhan”. Menghubungkan sebuah undang-undang yang kontroversi dengan bulan suci Ramadhan yang ingin kita hormati, tak lain adalah sebuah pemerasan, sebuah ancaman tersembunyi.

Orang yang berani menyuarakan kritiknya disindir kurang menghormati bulan suci Ramadhan! Dan kita tahu nasib orang yang dicap kurang menghormati unsur agama di negara ini. Sindiran ini sebuah cara amat keji untuk membungkam kebebasan menyatakan pendapat!

Debat publik dulu

Tentang apakah kita perlu sebuah UU khusus untuk memberantas pornografi—yang kita sepakat sedang merajalela dan memang perlu diberantas—bisa ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, semua sarana hukum untuk memberantas pornografi sudah tersedia, jadi buat apa sebuah UU khusus ? Dan ada yang berpendapat, hanya dengan sebuah UU khusus pornografi bisa betul-betul diberantas.

Akhirnya DPR harus memutuskan hal ini, dengan keputusan mayoritas. Tetapi, dan itu yang menentukan, sebelum publik diberi kesempatan membahas RUU itu secara bebas dan terbuka.

Mengingat RUU itu bukan tentang kebijakan politik biasa, tetapi menyangkut kehidupan dan cara kerja sehari-hari masyarakat. Tak bisa sebagian masyarakat menentukan bagaimana semua harus membawa diri. Semua berhak menyatakan pendapat. Semua wajib didengar dulu sebelum akhirnya diambil keputusan.

Karena itu harus dituntut bahwa RUU Antipornografi dibuka kepada publik lebih dulu, baru diambil keputusan. Dari yang sekarang saja diketahui, ada beberapa kekurangan yang perlu pembahasan. Definisi ‘pornografi” tetap kabur (memang sulit, tetapi justru karena itu definisi tidak boleh sepihak), kurang dibedakan antara orang di bawah umur dan orang dewasa (cukup serius itu), serta amat mengkhawatirkan, ada anjuran tak langsung agar masyarakat mengambil hukum dalam tangannya sendiri(apa kita mau membongkar sendiri negara hukum dan menyerahkan negara kita ke tangan laskar-laskar vigilantes?)

Maka, sekali lagi, menghindar dari debat publik atas suatu rencana undang-undang yang begitu peka, yang dalam bahaya melanggar keutuhan asasi orang Indonesia, akan merupakan tindakan tidak etis. Jangan kita mau memberantas pornografi dengan politik yang porno sendiri.

FRANZ MAGNIS SUSENO SJ

Rohaniawan, Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Sumber artikel : Kompas, 17 September 2008

=========================================

http://www.ayomerdeka.wordpress.com

Tag: , , , , , , , , , ,

10 Tanggapan to “Undang-undang yang Porno ?”

  1. aRuL Says:

    koq dibahas caranya, metode penetapan RUUnya???
    itu mah sama aja bergosip tanpa ada fakta yg sesuai, karena semua orang bisa berpersepsi lain.

    misal eh “ibu itu skrg byk mobilnya, kayaknya dapat dari ini itu deh… ”
    itukan ngegosip…

    nah coba kontentnya yg dibahas, bolehlah kita saling berargumen.

  2. Singal Says:

    Apakah negeri ini menuju perpecahan?! berpikirkah mereka akan tindakannya? bukankah negeri ini sudah lahir sejak jaman purba dan milik semua turunan orang purba itu, berbagai kebudayaan, berbagai suku, telah diterima sejak dulu kala, bahkan Majapahitpun melalui Gajah Mada menyatakan, Bhineka Tunggal Ika, Nusantara milik semua…, Apakah Gajahmada lebih beradab dari kita?
    Akankah negeri ini akan menerima excluvisme?. Akankah negeri ini akan tunduk pada kehendak golongan tertentu?

  3. batuhapur Says:

    sah sah saja dan kita semua setuju klo namanya kaset2 porno, itu diberantas.. tapi klo sampai membuat RUU pornografi dan pornoaksi, itu harus dipertanyakan apa isinya, dan apa sanksinya…??

    negara kita negara yang bernaeka ragam suku dan tradisi… salah satu contoh… di Aceh sekarang ini , setiap perempuan Wajib Pake Jilbab, tap peduli dia muslim ata non muslum…

    di Papua… jgnkan pake jilbab dan semua baju kerudung( semua tertutup) anggota tubuh yang ” paling antik” aja masih kliatan…hayooo. …?

    Trus… RUU itu suara siapa sih….? pernah saya liat di Tv seorang Ustad berbicara yang memperjuangkan RUU tersebuut, mengatakan 2 juta umat muslim dijakarta menolak pornoaksi….( emang 2 juta cukup meyakili membuat sebuah UU…?

    dan sampai sekarang saya belum tau, asal musal ini semua dari mana??

    Merdeka….

  4. namada Says:

    ulasan yg bagus
    tapi ada lo segelintir orang (perempuan) malah menolak RUU itu dengan menggelar demo smbil telanjang (untung gk di Indonesia)..
    kok bisa2nya mereka menolak UU yang rancangannya untk melindungi mereka dari pelecehan dan eksploitasi..:(

  5. Kunthing Permadi Says:

    DPR kurang kerjaan. RUU ini menghabiskan biaya yang banyak sekali. Draf atau RUUnya dibuat berkali-kali, tetapi yang membuat dan menyiapkannya bukanlah orang profesional. Copy paste,jelas terlihat dalam draf awal, waktu masih RUU APP.
    Orang mesti mempelajari sangksi pidananya. tahun lalu sangksi pidananya lucu sekali. Kalau ada yang melanggar, akan dikirim ke tempat terasing. Kini sangksi pidananya juga hebat. Hayooo siapa akan masuk penjara atau didenda lantaran RUU ini? Harap para pendukungnya….
    Di DPR kan telah banyak yang porno: mulai dari video porno, adegan porno, sampai pornoaksi di Senayan segalalho…..

  6. blackenedwing Says:

    Sekedar usil

    Karena yang menyusun RUU ini mayoritas laki-laki, maka kepentingan perempuan jadi tidak didengar dan terwakili. Jadinya perempuan yang dipersalahkan atas pornografi. Dijadikan kriminal pula.

    Makanya, pemilu 2009 nanti pilih caleg perempuan saja. Mungkin bisa menormalkan akal sehat DPR.

  7. Adri Says:

    Om franz terlalu picik dan takut dengan RUU anti porno, tanpa alasan yang jelas dan sahih. Kalau benar dia menjadi warganegara Indonesia dengan tulus tanpa ada maksud tertentu, pasti dia akan punya semangat nasionalis. Dia pasti prihatin melihat moral bangsa ini yang telah terpuruk dalam segala hal, termasuk pergaulan bebas dan pornoaksi yang banyak dipertontonkan masyarakat. Kalau om franz punya moral yang baik dia pasti akan mendukung RUU tersebut. Dia akan berpikir mencari cara untuk mengurangi pornoaksi, karena agama om franz pun pasti tidak menginginkan aurat umatnya dipertontonkan.
    Saya dari kecil, TK, SD, SMP, SMA sekolah di sekolah khatolik yang bernaung di Yayasan Prayoga Padang, walaupun saya seorang muslim, saat2 itu saya melihat keindahan dari pastur dan suster yang pakaiannya benar2 menutup aurat mereka.
    Apakah salah, bila ada sedikit usaha untuk meminimalkan pornoaksi tsb dgn sebuah RUU, walaupun pasti tidak akan berhasil 100%, karena itu merupakan nikmat dunia bagi orang2 yg tidak beriman, apakah memang diizinkan melakukan pornoaksi dalam agama om franz, rasanya tidak karena bertahun2 saya sekolah di sekolah khatolik tidak pernah saya melihat hal tsb diizinkan.
    Kalau om franz tidak setuju dgn RUU tsb, coba om pikirkan cara lain untuk meningkatkan moral bangsa ini menjadi lebih baik.
    Atau om punya agenda tersendiri untuk menghancurkan bangsa Indonesia? Kalau tidak berilah usulan yang cerdas kepada pemerintah.
    Atau om memang menutup mata walaupun tahu agama om melarang buka-bukaan, dan om juga ingin menjerumuskan umat om ke dalam api neraka?
    Renungkanlah dengan jujur.
    Wassalam.
    Adri

  8. Cakra Says:

    @aRuL
    Apa salahnya membahas caranya ? Justru dari cara dan metode yang salah lahir keputusan yang ngawur.. Bagusin dulu prosesnya maka hasilnya akan baik adanya..

    @Adri
    Anda ini lucu.. yang tulisannya bisa muncul di kompas Anda bilang picik ? huehehe.. Kalo ente merasa bahwa negara ini sudah tenggelam dalam pornografi dan tindakan2 pornoaksi, maka terimalah itu sebagai kegagalan figur2 PANUTAN ANDA yang gagal membina umatnya.. kyai, ustad dan JUTAAN haji setiap tahunnya telah GAGAL membina ahlak umatnya dan sepertinya impoten sehingga harus butuh suatu UU untuk melegalisasi doktrinnya yang menurut saya telah melanggar privasi individu karena UU tsb sungguh T.E.R.L.A.L.U.

    FYI : Ya, Om Franz dan suster-suster selalu berpakaian tertutup dan sopan seraya tak lupa mengajarkan ETIKA dengan BERPIKIR KRITIS.. bukan serta-merta ingin bikin UU yang panas-panas taik ayam apalagi menyebutnya hadiah… emang ya.. kalian paling doyan di”hadiah”in.. pantes korupsi merajalela…

    Saya tidak mendukung pornografi dan pornoaksi.. saya lebih melihat masalah kemanusian lapindo dan zakat maut sbg agenda yang lebih penting daripada sebuah UU perbokepan..

    Renungkan dengan kritis, sebab kejujuran skrg hanya ada di warung jujur kacang hijo sembari DPR msh tetap memproduksi 3gp.
    Wassalam.
    Cakra

  9. abdul Says:

    dpr memang kurang kerjaan, pada awalnya sama seklai tidak ada tuntutan dari masyarakat untuk uu ini. uu ini hanya akan melunturkan nasionalisme kita. sepertinya sekarang di indonesia ada semacam usaha untuk menyeragamkan masyarakatnya tanpa melihat perbedaan buadaya dan nilai-nilai lokal kedaerahan

  10. Adri Says:

    Cakra, jangan baca sepotong-sepotong, jawab dulu apakah agama anda mengajarkan untuk buka-buka aurat? Saya tau pasti tidak, karena sdh puluhan tahun saya berada di lingkungan khatolik dan kristen, tidak seorang pastor dan suster yang membiarkan aurat umatnya terbuka. Para pastor di tempat saya sekolah dulu juga mengganggap ini kegagalan bersama, (jadi kegagalan figur panutan yang anda maksud memang benar, tapi bukan figur ulama Islam saja, tetapi semua figur panutan agama yang ada di Indonesia, seperti pastor,uskup,kyai,biksu,dll). sehingga budaya barat yang tidak bermoral gampang diserap di Indonesia ini.
    Jadi ini sebetulnya bukan masalah agama, ini masalah bagaimana memperbaiki moral bangsa ini yang telah diobok-obok Barat.
    Cuma banyak orang2 seperti anda yang mengkait-kaitkannya dengan agama, karena mereka sebetulnya hanya ingin menikmati kehidupan di dunia ini yang hanya sesaat, daripada memikirkan akhirat nantinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: