Penolakan RUU Pornografi Bergaung di Sumatera Utara

Para ibu kecewa dengan sikap pemerintah Sumut yang tidak ramah dan menghadang rakyat dengan pagar besi. “Kami kecewa tidak bisa masuk kantor gubernur, padahal gubernur Samsul Arifin baru saja terpilih dan berjanji kantor gubernur akan jadi rumah rakyat,” teriak mereka dalam orasinya. “Bahkan pagar berduri ini juga dibeli dengan pajak yang kami bayarkan,” tambah mereka.

SEKITAR seratus aktivis dari sedikitnya 26 elemen yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara menolak keberadaan RUU Pornografi. Aktivis yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu itu menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara sekita pukul 09.30, Rabu (8/10) dilanjutkan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara menjelang tengah hari.

Mereka meminta pemerintah segera menghentikan pembahasan RUU itu dan memaksimalkan UU yang ada untuk melindungi masyarakat secara khusus perempuan dan anak. “Kami menolak pornografi, namun tidak setuju ini dijadikan undang-undang,” kata para aktivis dalam orasinya.

Dalam selebaran yang dibagikan para aktivis, dinyatakan RUU mengancam kondisi masyarakat Indonesia secara khusus Sumatera Utara yang multikultural. RUU memasung kebebasan berekspresi, mencampuri wilayah privat masyarakat, dan menimbulkan multitafsir yang memberi peluang masyarakat untuk melakukan penghakiman sendiri.

Sebagai contoh, RUU memuat terlalu banyak larangan misalnya dalam bagian kedua pasal 6 hingga 11. Pandangan porno dan tidak porno sangat subjektif, bergantung pada pandangan individu atau masing-masing pihak. Dalam satu kebudayaan disebut porno, di kebudayaan lain di Indonesia hal itu bukan porno. Definisi ini sangat berbeda dalam setiap kebudayaan yang multikultur di Indonesia.

Selain itu banyak materi dalam RUU Pornografi yang sudah tercantum dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak atau UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elekronik, juga dalam KUHP.

Dihadang pagar berduri

PAGAR BERDURI menghadang para aktivis yang kebanyakan ibu-ibu saat hendak masuk ke halaman dalam Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan membawa aspirasi penolakan RUU Pornografi, Rabu (8/10) sekitar pukul 11.00.

Para ibu kecewa dengan sikap pemerintah Sumut yang tidak ramah dan menghadang rakyat dengan pagar besi. “Kami kecewa tidak bisa masuk kantor gubernur, padahal gubernur Samsul Arifin baru saja terpilih dan berjanji kantor gubernur akan jadi rumah rakyat,” teriak mereka dalam orasinya. “Bahkan pagar berduri ini juga dibeli dengan pajak yang kami bayarkan,” tambah mereka.

Unjuk rasa yang berlangsung damai itu diikuti sekitar 100 orang dari sedikitnya 18 elemen masyarakat di Sumatera Utara. Seorang ibu hamil pun tampak ikut berdemonstrasi. Sejumlah polisi, termasuk polwan, berjaga di se putar peserta aksi.

Maya Manurung, koordinator aksi mengaku kecewa tidak ada wakil pemerintah yang kompeten datang menemui mereka. Bahkan surat audiensi yang sudah dilayangkan pekan lalu juga tak mendapat tanggapan.

“Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Nurlisa Ginting pun tidak menemui kami,” tutur Maya.

Para aktivis kemudian ditemui dua staf biro pemberdayaan perempuan, yakni Masda Djafar dan Emi Suryana, yang akan membawa seruan pengunjuk rasa ke atasan mereka.

Sebelumnya, di DPRD Sumut para pengunjuk rasa ditemui Komisi E DPRD Provinsi Sumut dari Fraksi PAN Rafriandi Nasution. Maya mengatakan DPRD Sumut pun sampai saat ini belum bersikap atas RUU itu.

Sumber : Kompas.com

Iklan

Tag: , , , , , , , ,

11 Tanggapan to “Penolakan RUU Pornografi Bergaung di Sumatera Utara”

  1. arhies Says:

    sebenernya penting ndak si RUU
    menurut ku ndak penting
    yg harus di benahi masyrakatnya saja
    dan artis yg terlalu pornoaksi

    😉

  2. Iman Brotoseno Says:

    Ini pada akhirnya memang akan dipaksakan pemberlakuan UU ini….
    * sekedar menduga,

  3. wyd Says:

    setuju sama ibu2 itu… ga setuju pornoaksi tapi ga perlu deh UU… jalankan aja perda2 yang udah ada. banyak tuhhh….
    duit buat mengolah RUU jadi UU-nya dibagi2 aja buat rakyat yang udah susah banget beli beras buat makan sehari2….

  4. imankristen Says:

    RUU pornografi…

    Pornografi itu tidak baik, tetapi mengikatnya dalam kata yang mempunyai banyak tafsiran, ini yang jadi berbahaya.

    Misalnya: tidak boleh pakai baju minim, bagaimana dengan Irian Jaya yang banyak telanjang dada? Bagaimana dengan Bali yang punya tradisi mandi telanjang bersama? Mereka tidak ada maksud porno sama sekali.

    Yang menjadi masalah adalah: budaya negatif/porno yang ada di sebagian kepala kaum pria. Juga sebagian kaum wanita yang kurang berbenah diri (khusus untuk wanita yang tidak punya budaya seperti Bali dan Irian Jaya dan tempat lainnya…)

    Keragaman tafsir dan pandangan mengenai porno itu berbeda-beda. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan serius.

    Yang negatif 10, yang positif 90, memberangus 10 tapi ikut memberangus yang 90, ini jauh lebih berbahaya.

    Kiranya kita lebih bijak memahami hidup ini…

    Salam.

  5. novita lumbantobing Says:

    penafsiran porno atau tidak tergantung pada apa yg ada di msg2 kepala.

  6. rheny faradina Says:

    Hallo pak..
    sepertinya saya kenal bapak?? bpak GM disalah satu hotel deket kantor saya kalo gak salah?? karena kita sering kerja sama. salam kenal ya pak.

    RUU pornografi? ya ampun ternyata belum selesai juga!
    Sebenernya kalo menurut saya, ada atau tidaknya RUU ini tidak terlalu berpengaruh. karena semua kembali lagi keindividunya masing2, walaupun ada RUU ini kalo orangnya geblek gak punya urat malu untuk mengumbar pornografi mah ya sama aja , mereka gak akan peduli n gak akan berubah!

  7. merva Says:

    saya kira tak usahlah diperdebatkan
    mau jadi kek atau apa kek
    dimana2 hukum di Indon ni tak pernah baek la
    dikik dikik suap n aparatnya korup
    sebagaimana baiknya hukum itu tak kan pernah jalan bagus
    karana aparat n alatnya teruk
    negara kita ini mau maju bagaimana
    segala bentukan hkom yg ade berasal dari masa colonial

  8. Robert Manurung Says:

    @ semuanya

    substansi RUU Pornografi yang membuat kalangan nasionalis menentangnya adalah karena akan memberikan legalitas bagi polisi moral semacam FPI. kita tahu sendirilah bagaimana fpi kalau sedang razia moral. nah, RUU Pornografi akan mensahkan tindakan-tindakan anarkis semacam itu.

    apakah Anda rela dipentungin karena sikap mesra Anda terhadap kekasih dianggap melanggar hukum ?

  9. rumanav Says:

    Bagi Anggota Dewan yang otaknya duit mulu : RUU Pornografi adl proyek yg ada buntut duitnya.
    Spy ini lanjut mrk akan mengompori orang-orang yg merasa dirinya suci dan mayoritas..”Masya dengan penolakan 3 provinsi ( Bali, Sulut, Papua ) kita menyerah ? ”
    Menurut sy, masalahnya bukan soal telanjang atau penampilan tak senonoh. tapi soal duit yg dihubungkan dgn SARA..

  10. Cryssant Williams Says:

    Salam sejahtera,
    Menurut pendapat saya, ada atau tidaknya RUU APP harusnya tidak menimbulkan masalah, karena semuanya berawal dari pikiran dan hati nurani manusianya masing-masing, untuk menyadari perbuatannya sendiri, tanpa ada unsur atau campur tangan dari orang lain. Itu saja saran saya, Trims 😀

  11. Joe cOLE Says:

    Menurut Gue: Untuk Menghukum Org2 yg Bersalah,secara Hukum harus Ada UU. Jika UU-nya saja Tdk ada, org tdk bisa dikatakan Melakukan kejahatan/Bersalah secara Hukum. Maka dari Itu Penting Rasanya UU untuk Sbuah “Kepastian Hukum” dan untuk menjunjung tinggi Aspek LEGALITAS.

    Dan UU pornografi Tdk membatasi Budaya Indonesia Untuk Berkembang.
    Jadi untuk apa Berselisih, Lawong tujuannya Baek Koq..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: