Konstitusionalisme Vs Fundamentalisme

saya ingin sungguh-sungguh meyakinkan segenap bangsa ini, ancaman fundamentalisme agama itu nyata dan berbahaya, karena bertujuan menciptakan negara berdasarkan agama. Sejauh ini berbagai kelompok fundamental itu telah menyorong penyelenggara negara hingga tersudut di tepian jurang inskonstitusionalitas.

Oleh : Adnan Buyung Nasution

BELAKANGAN ini timbul berbagai ancaman terkait fundamentalisme agama.

Pertama, kemunculan berbagai peraturan daerah syariat yang diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Kedua, desakan untuk mengegolkan RUU tentang Pornografi yang amat antiperempuan (misogynist) dan tidak mampu melindungi anak. Ketiga, tindak kekerasan yang dilakukan kelompok fundamental terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas, rakyat kecil marjinal, juga aktivis pejuang kebebasan beragama.

Ancaman itu menjadi kian serius saat berbagai kelompok fundamental mulai mengembuskan isu mayoritas vis a vis minoritas ke ruang publik. Simak tuntutan pembubaran Ahmadiyah yang selalu dikaitkan pandangan mainstream kelompok Islam.

Demikian pula dengan rencana pengesahan RUU Pornografi yang kabarnya sebagai hadiah Ramadhan bagi mayoritas. Celakanya, aspirasi fundamentalistik yang dikesankan mendapat dukungan mayoritas itu membuat cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seolah kehilangan pegangan dan tidak berdaya.

Pertanyaannya, jika benar ada dukungan mayoritas terhadap berbagai aspirasi fundamentalistik, apakah hal itu dapat dijadikan argumentasi yang sahih sebagai pembenaran segala tindakan penyelenggara negara ? Pertanyaan itu kerap dijawab serampangan atau disederhanakan melalui ungkapan semacam : vox populi vox deo (suara rakyat adalah suara Tuhan). Jika mayoritas berkehendak, maka jadilah.

Pemahaman demikian tentu mengandung kerancuan karena majority rule hanyalah salah satu aturan main dalam demokrasi dan bukan fondasi dari demokrasi itu sendiri. Mekanisme kehendak mayoritas hingga kini dan mungkin sampai kapan pun merupakan prosedur yang jauh lebih baik dibanding sistem monarki atau kekhalifahan yang mengandaikan adanya pribadi pemimpin arif bijaksana yang diangkat secara turun-temurun atau lewat penunjukan segelintir orang.

Meskipun demikian, demokrasi tidak melulu terkait prosedur. Demokrasi harus meiliki substansi, yaitu prinsip-prinsip pokok yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, demokrasi harus berdasarkan prinsip konstitusionalisme yang bertujuan membatasi kewenangan-kewenangan kekuasaan, termasuk mencegah adanya tirani dari kelompok mayoritas (tyranny of the majority).

Konstitusionalisme

SEJAK pendirian Republik, Hatta mengupayakan adanya jaminan bagi perlindungan kebebasan individu sekaligus meletakkan fondasi konstitusionalisme di Indonesia. Ia mewakili pendukung prinsip demokratis yang mengajukan penolakan terhadap faham integralistik Soepomo yang mengabaikan hak-hak minoritas dan mengandung ide-ide penyeragaman yang amat berbahaya. Hatta menginginkan adanya suatu negara pengurus yang tidak kebablasan menjadi negara kekuasaan, negara penindas (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI).

Upaya mewujudkan konstitusionalisme di Indonesia lalu dilanjutkan dan sempat mendapatkan momentumnya saat Konstituante berhasil dibentuk lewat Pemilu 1955 yang amat demokratis. Anggota Konstituante yang beranggota 544 orang itu telah bersidang selama sekitar 3,5 tahun. Mereka bahkan telah berhasil merumuskan 24 pokok HAM. Namun, sebagaimana kita ketahui, pencapaian itu dimentahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Pada masa Orde Baru, pekerjaan besar bangsa ini untuk mewujudkan konstitusionalisme terhambat. Rezim otoriter menutup segala saluran dan menggunakan aparatusnya untuk menyelusup dalam rongga-rongga terdalam kehidupan masyarakat bahkan secara aktif memantau kehidupan orang perseorangan. Pada masa itu kebebasan menjadi kosakata yang kehilangan makna.

Pers dan media layaknya koor yang senada dalam menyuarakan kebijakan pemerintah. Suara sumbang dibungkam lewat mekanisme sensor yang berujung pada pembreidelan. Kehidupan kepolitikan dimandulkan dan sebagai gantinya dihadirkan demokrasi seolah-olah. Lawan-lawan politik atau ideologis penguasa diberi stigma sebagai musuh negara dan diperlakukan layaknya warga negara kelas dua.

Batas-batas ditentukan dengan ketat dan upaya untuk melampauinya akan digolongkan sebagai tindakan subversif. Pendeknya, Orde Baru telah melucuti hak-hak individu warga negara.

Memasuki era Reformasi terjadi perkembangan yang cukup baik, terutama setelah amandemen UUD 1945. Kekuasaan yang sewenang-wenang dan sentralistik telah dilucuti. Kebebasan warga negara dan otonomi daerah telah mendapatkan jaminan di dalam konstitusi.

Persoalan timbul belakangan saat kebebasan dikotori oleh eksremisme dalam berekspresi. Otonomi daerah pun ditunggangi aneka kepentingan sektarian untuk mengegolkan berbagai perda diskriminatif dan melanggar HAM.

Ancaman demokrasi kita

INSIDEN MONAS 1 Juni 2008 seharusnya dapat menyadarkan banyak kalangan tentang kondisi demokrasi kita yang masih mengidap penyakit kronis. Virus perusak demokrasi itu dibawa oleh berbagai kelompok fundamental yang mengotori keadaban publik dengan menggunakan cara-cara kekerasan pada sesama warga.

Tindakan premanisme seharusnya dapat diatasi sebelumnya jika saja negara tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum dan konstitusi, terutama untuk menindak pelaku dan melindungi kelompok-kelompok minoritas, yang marjinal, lemah, dan terancam. Meski pada akhirnya aparat bertindak dan hingga kini upaya hukum telah berjalan, terjadinya insiden ini harus dipahami sebagai ekses dari lambatnya respon negara.

Dengan pemahaman demikian, seharusnya saat ini aparat hukum lebih sigap, apalagi dengan menyimak perkembangan serius yang terjadi belakangan dalam proses persidangan.

Berbagai kelompok telah melangkah lebih jauh dengan melecehkan wibawa hukum. Mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan di ruang sidang pengadilan. Di titik kritis ini, tidak ada pilihan lain, penegakan hukum harus mampu menjadi ultimum remedium guna mencegah agar tidak terjadi kondisi ketiadaan norma (normless) dan memastikan tercapainya summum bonum (greatest good).

Akhirnya, saya sungguh-sungguh meyakinkan segenap bangsa ini, ancaman fundamentalisme agama itu nyata dan berbahaya karena bertujuan menciptakan negara berdasarkan agama. Sejauh ini berbagai kelompok fundamental itu telah menyorong penyelenggara negara hingga tersudut di tepian jurang inskonstitusionalisme.

Karena itu, kita semua harus senantiasa berpegang teguh pada faham konstitusionalismeagar tidak salah langkah dan mampu menjaga bangsa ini tidak terempas dan pecah berkeping-keping.

Sumber : Kompas, 9 Oktober 2008

Tag: , , , , , , , , , , , , ,

8 Tanggapan to “Konstitusionalisme Vs Fundamentalisme”

  1. ILYAS ASIA Says:

    bukankah lebih baik

    daging onta berlabel anjing

    daripada daging anjing berlabel onta

    sebuah analog untuk hukum negara

  2. ILYAS ASIA Says:

    salam kenal dari ilyas asia

  3. Singal Says:

    Mungkinkah negeri ini akan terpecah belah?

  4. dg.limpo Says:

    Fundamentalis ISLAM NO !
    WESTERNISASI NO !

  5. rumanav Says:

    gimana yach.. mereka yg mayoritas itu dibutuhkan dalam pilpres. apa boleh buat kebenaran tidak selalu harus menang

  6. 'D' Says:

    mungkin saat ini anda belum merasakan nikmatnya mempunyai hati yg kokoh terhadap ajaran yg diyakini dalam hati, dilaksanakan dengan badan dan diucap dengan lisan. ada takaran2 dunia dimana manusia bisa memilihnya. takaran sekarang mungkin beda dengan dulu, tapi iman teteplah harus iman. dulu, diponegoro, cut nyak din, teuku umar, imam bonjol dicap sebagai teroris atau extrimis kata orang londo, tapi skarang mereka adalah pahlawan bagi negeri ini. hari ini anda mengatakan seperti ini, namun besok entah anda akan mendapat julukan apa, moderat atau fasik?

  7. heheu Says:

    heheu .
    kg ngartii apa yg di omongin !
    gw aj dkasih tugaz disuruh mengkritisi artikel ini .pusiing’a setengah mati !!!!!
    bahasa’a berat beud c ??!!
    ada yg mau bantuin g ??heu

    hmm ,kl kt gw c .jand sok nyalah2in org laen .ngaca diri ndri dl ae .ud bnr ato lum .n jand sok pgn jd pemimpin ..yg ngatur sgla’a .
    hwaaaaaaaaa ……pko’a ,inti’a ..gw ga suka mata kul politik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. Toink Says:

    Berarti negara ini belum tahu istilah banyak belum tentu benar sedikit belum tentu salah.Benar memang fundamentalisme agama sekrang sudah menjadi berbahaya namun sayang ada beberapa elemen kekuasanaa yang menginginkan fundamentalisme ini ada semacam anjing penjaga begitu sebagai major control lah istilahnya.Amerika pernah mengalami kejadian demikian namun sekarang semuanya berbuah manis buktinya seorang kulit hitam (tidak seluruhnya), protestan, afro-american menjadi Presiden Amerika Serikat dengan Wakil Presiden seorang kulit putih, anglo-saxon, katolik.Indonesia masih harus didewasakan lagi selama beberapa (ratus) tahun kedepan baru bisa dewasa sedewasa Amerika, Eropa, Filipina (Presidennya Seorang Protestan), Jepang (Perdana Menterinya seorang Katolik) dan negara-negara maju lainnya seperti kata Deng Xiao Ping tidak peduli kucing putih atau kucing hitam yang penting bisa tangkap tikus yang artinya tidak peduli latar belakang SARA setiap orang apabila bisa memajukan negara yang orang itu pantas didukung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: