RUU Pornografi Menghina Kemanusiaan Orang Indonesia

…sebagian besar pasal dalam RUU Pornografi mengasumsikan laki-laki di Indonesia tidak bisa menahan nafsu. RUU itu ia nilai menghina kemanusiaan manusia Indonesia, laki-laki dan perempuan.

Oleh : Maria Hartiningsih/Kompas

SEMENTARA pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Pornografi berlangsung di DPR, perdebatan tentang rancangan undang-undang itu terus berlangsung dalam bentuk berbagai forum, di kalangan yang menolak ataupun yang menyetujui.

Latifah Iskandar dari Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengatakan, ada 26 pasal kritis yang akan dibahas dengan mendengarkan masukan dari luar dan berbagai fraksi, khususnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Dalam pembahasan Jumat (17/10), menurut Eva Sundari dari F-PDIP, Pasal 14 akhirnya dihapus. “Tetapi, F-PDIP mengusulkan ada bab khusus tentang perlindungan terhadap karya seni dan budaya, termasuk peninggalan dari zaman kapan pun yang kita miliki,”ujar Eva.

Pasal 14 RUU Pornografi dinilai banyak pihak melukai perasaan kebaragaman yang esensial dari masyarakat di negeri yang plural ini. “Majelis Ulama Yogyakarta dan Aisyah Yogyakarta meminta pasal itu dicabut. Jadi, baik yang pro maupun kontra meminta pasal itu dicabut,”sambung Latifah.

Pasal 14 RUU Pornografi itu berisi,”Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai : (a) seni dan budaya; (b) adat-istiadat dan (c) ritual tradisional.”

Pada suatu pertemuan, Juru Bicara Komponen Masyarakat Bali Sugi Lanus menegaskan,”Kalau Pasal 14 itu kita terima, berarti kita mengakui bahwa budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional kita mengandung unsur pornografi.”

Pembahasan ke-26 pasal itu tidak mudah. “Satu pasal saja sulit diputus,”ujar Eva Sundari. Padahal, kata Latifah, DPR akan reses satu bulan mulai tanggal 24 Oktober.

Pasal krusia itu adalah Pasal 1 huruf l tentang definisi pornografi, yang berbunyi,”Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

F-PDIP mengajukan definisi yang secara eksplisit mencakup perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan pornografi. “Materi definisi yang kami ajukan berisi eksploitasi seks, sudah mengakomodasi realitas bahwa perempuan dan anak adalah komoditas dalam pornografi. Itu kejahatan, bukan semata-mata kecabulan. Ukurannya jelas, pelanggaran norma masyarakat,”ujar Eva. F-PDIP juga menolak beberapa jenis materi seksual dari definisi tersebut.

Kecuali Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) dan F-PDIP, menurut Eva, delapan fraksi lain kukuh mempertahankan definisi lama. Kalau dicapai titik temu dari Pasal 1, kata Latifah, pembahasan pasal lain akan lebih mudah.

Sudut pandang berbeda

PASAL 1 itu sangat krusial. Menurut Andy Yentriani dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),”RUU itu salah titik berangkatnya karena tidak meletakkan pornografi dalam isu kekerasan seksual, yang gagasan besarnya melindungi perempuan dan anak.”

Alih-alih melindungi, definisi RUU Pornografi itu malah mengatur dan mengarahkan “moralitas” induvidu berdasarkan perspektif tertentu, seperti tercakup dalam konsideran dengan kalimat,”nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia…” dan seterusnya. Pertimbangan itu tak jelas ukurannya, sangat interpretatif dan sulit diterapkan dalam hukum, bahkan meletakkan perempuan dan anak sebagai obyek bersalah.

Dalam diskusi di Komnas Perempuan dengan Nia Dinata dari Kalyana Shira dan kawan-kawannya tentang dampak RUU Pornografi terhadap karya seni, pekerja seni, dan kebebasan berekspresi, Kamis (16/10) petang, Gerry, laki-laki penyiar radio swasta terkemuka di ibukota berkisah. Ia pernah menerima layanan pesan singkat (SMS) dari pendengar yang mengatakan terangsang hasrat seksualnya ketika mendengarkan suara Gerry di radio. Padahal, waktu itu ia sedang membaca ramalan cuaca. Dengan definisi lama dalam RUU Pornografi, Gerry akan kena masalah.

Junot (23), selebriti, menganggap sebagian besar pasal dalam RUU Pornografi mengasumsikan laki-laki di Indonesia tidak bisa menahan nafsu. RUU itu ia nilai menghina kemanusiaan manusia Indonesia, laki-laki dan perempuan.

Andy Yentriani, mengutip pernyataan budayawan dan sosiolog Ignas Kleden mengatakan, RUU itu justru porno karena yang dibayangkan adalah hasrat seksual.

Mengancam kebebasan

HARI Kamis (16/10) pagi, kelompok Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) memaparkan hasil penelitian tentang eksploitasi di tiga surat kabar Ibu Kota. Hasil penelitian itu mendapati terjadinya pelanggaran dalam koran LM, PK, dan WK—khususnya LM yang dianggap terparah—terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Menurut penanggung jawab penelitian, Azimah Subagio, hasil penelitian itu penting karena akan mencoreng kebebasan pers. “Kebebasan bukan tanpa batas, harus ada kontrol, khususnya dari diri sendiri,”ujar pengamat pers, Ade Armando.

Ade mengingatkan, tak ada regulasi yang cukup kuat bagi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. “KUHP sangat ringan sanksinya, UU Pers ada intervensi lumayan, tetapi tak ada pidana kurungan,”ujar Ade.

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mempertanyakan dasar pemilihan tig surat kabar itu yang tak bisa dikatakan mewakili wajah pers Indonesia. “Tanpa diteliti, kita sudah tahu seperti apa isi korannya,”ujar dia.

Hal lain adalah penggunaan definisi pornografi yang hanya menyandarkan pada KUHP. Metodologi dan landasan teorinya juga tak cukup valid untuk disebut penelitian ilmiah.

Ichlasul Amal menegaskan, RUU Pornografi berpotensi mengancam kebebasan pers. “Dulu waktu masih RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, kami pernah diundang ke DPR dan kami menyatakan pendirian kami,”ujar dia.

Kompas, 20 Oktober 2008 .

Judul asli : Pembahasan Masih Terus Berlangsung

Tag: definisi pornografi, dewan pers, dpr, ichlasul amal, kebebasan pers, pan, ruu pornografi