Wawancara Jenderal Noegroho Djajoesman

Anda tadinya pasti berpikir saya akan membela FPI, kan ? Kalau memang ada yang salah, ya , ditindak saja. Tak peduli.

Ini belum apa-apa. Dulu saya dibilang Islam fundamentalis.

KEKERASAN yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Lapangan Monas, 1 Juni lalu, berbuntut panjang. Tuntutan agar FPI dibubarkan meruyak di mana-mana.

FPI bisa dibubarkan, kata Noegroho Djajoesman, 61 tahun, mantan Kepala Polda Metro Jaya, namun, dia menegaskan, “Tak bisa secara emosional bilang bubarkan. (Harus) sesuai dengan hukum dan prosedur.”

Noegroho sering disebut-sebut memiliki kedekatan dengan FPI. Bahkan Pak Noeg—demikian panggilan akrabnya—pernah dituding turut serta dalam pembentukan Front pimpinan Rizieq Shihab itu saat Noegroho menjabat Kepala Polda Metro Jaya pada 1998-2000. Soal kedekatan itu, mantan Deputi Operasi Kepala Polri ini tak membantah.

“Kalau sebagai seorang polisi tak mempunyai hubungan dengan organisasi masyarakat, itu bukan seorang polisi,”ujar mantan Deputi Pendidikan dan Latihan Mabes Polri itu.

Kepada wartawan Tempo Yophiandi, Ngarto Februana, dan fotografer Toni Hartawan di kediamannya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Noegroho bertutur seputar penyelesaian kekerasan FPI, profesionalisme polisi, dan lain-lain.

Sebagai mantan Kapolda Metro Jaya, bagaimana Anda melihat situasi ini ?

Ya, tindaklah yang bersalah itu, sesuai dengan hukum yang berlaku. Memang mau pakai jalur apa ? Kan cuma hukum yang bisa (menyelesaikan).

Dulu, ketika terjadi kekerasan, pimpinan FPI juga pernah diproses secara hukum…..

Sudah, kok. Waktu zamannya (Kapolda) Pak Makbul (Padmanegara, sekarang Wakil Kapolri). Jadi tergantung, berani atau tidak. Tak pakai banyak teori. Karena memang ada pelanggaran, kesalahan, silakan saja (ditindak).

Kalau dibubarkan organisasinya ?

Ya, pakai jalur hukum juga, iya kan ? Tak bisa secara emosional bilang bubarkan, seperti itu. Sesuai dengan hukum dan prosedur. Sekarang yang penting bagi saya, apakah sebuah organisasi itu dengan serta-merta harus dibubarkan atau kita bersama mencari akar permasalahan kekerasan di tingkat horizontal.

FPI ini dibentuk sesuai dengan hukum atau tidak ?

Ya, kita lihat organisasi ini dalam pembentukannya, kan ada aturannya, Undang-Undang Tahun 1985 tentang Keormasan. Sekarang apalagi sudah masuk reformasi, kan sudah lebih banyak keterbukaan. Kan pembentukan apa pun merupakan hak di alam demokrasi.

Kalau dibubarkan, tidak sesuai dengan demokrasi ?

Tergantung, kan ada prosedurnya. Apa pun yang terjadi, asalkan (berdasarkan) suara rakyat Indonesia, bukan (suara) kelompok. Kalau antarkelompok, nanti ribut lagi antarkelompok.

Bagaimana menentukan suara kelompok atau rakyat ?

Kita kan bisa mengetahui. Dari ide pembubaran ini saja, ada pro-kontra kan ? Gubernur Lemhanas dan beberapa yang lain juga tidak menghendaki. Maksud saya, ini sebaiknya dikembalikan kepada hukum yang berlaku saja. Tindak pidananya.

Saya setuju sekali adanya pemberitaan-pemberitaan ini karena menjadi pembelajaran bagi kita. Di satu sisi bahwa sebuah kepastian hukum harus ada. Ini kan tak lain suatu kondisi yang situasional. Satu sisi ada yang menunggu sebuah keputusan (tentang pembubaran Ahmadiyah), sisi lain pemerintah menunda mengeluarkan keputusan. Ini menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian.

Kalau ada kepastian….

Kalau sudah ada kepastian, kan enak. Satu, (misalnya) kelompok ini (Ahmadiyah) tak perlu dibubarkan. Nah, perlu ada konsultasi, diskusi, misalnya. Atau perlu dibubarkan, dalam bentuk apa ? Apa yang dibubarkan ? Pahamnya, organisasinya ?

Jadi, kalau ada organisasi yang perlu dibubarkan, termasuk FPI, bisa dilakukan ?

Asalkan sesuai dengan aturan. Saya tahu arah pertanyaan Anda bahwa Anda berpikir saya mempunyai suatu kedekatan, suatu hubungan emosional dengan FPI.

Anda punya hubungan itu ?

Kalau sebagai seorang polisi tak mempunyai hubungan dengan organisasi masyarakat, itu bukan seorang polisi. Kalau Anda sebagai seorang wartawan, tidak bisa mendekati apa yang menjadi sasaran Anda, Anda bukan seorang wartawan. Iya, dong. Anda seorang wartawan harus mendekati seorang kriminal, Anda harus bisa, kan ?

Seorang polisi juga begitu, dengan kelompok yang punya potensi melakukan kriminal, korban kriminal, kami harus bisa (mendekati). Saya sebagai polisi yang punya tugas pengayom, pelindung masyarakat, berarti subyek saya adalah masyarakat, sehingga polisi wajib dekat dengan kelompok apa pun. Jangan polisi cuma bisa dekat dengan kelompok pengusaha.

Kedekatan ini dalam rangka pembinaan ?

Tentunya semuanya itu untuk pembinaan. Makanya dalam prinsip kepolisian itu, polisi itu ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana. Anda berada di segala lapisan masyarakat, berperan sebagai faktor deterrence, tapi Anda tidak terpengaruh oleh kondisi yang melingkupinya. Itulah polisi profesional. Profesional itu tidak berarti hanya dekat dengan pengusaha. Bahkan juga dekat dengan gembel yang terkotor, sehingga (melalui) kedekatan dia dengan daerah yang mempunyai potensi konflik atau gangguan keamanan, dia bisa menindak, dasarnya hukum.

Cara membina kelompok-kelompok yang potensial melakukan kekerasan ?

Begini, ya. Dalam satu kehidupan masyarakat, kita kan mengetahui ada karakteristik masyarakat yang umum. Masyarakat kita kelompokkan, dan saya pembina masyarakat, sehingga semuanya kami sentuh. Cuma, mana yang perlu sentuhan sedikit saja, mana yang kurang tersentuh, tidak tersentuh. Kalau tersentuh, ya, kondusif, cukup terbina. Yang kurang tersentuh masih perlu pengawasan. Nah, yang tidak tersentuh sama sekali, ini yang perlu disentuh. Karena apa ? Potensi (kekerasan) tadi.

Cara seperti ini kurang dilaksanakan ?

Pembinaan dan penggalangan memerlukan waktu dan tak mudah, kan ? Tapi ini harus dilakukan.

Selama ini efektifkah menindak pidana kasus kekerasan masyarakat seperti sekarang ?

Efektif, asalkan kontinuitasnya ada. Ada beberapa pelanggaran kan (sebelumnya), nah, kenapa kok tak ditindak dari dulu. Atau, kalau ditindak, misalnya, tak ter-blow-up. Jadi, menurut saya, masalah ini sebetulnya tak terlalu sulit, asalkan ada komunikasi. Ini kan komunikasi yang tersumbat, horizontal dan vertikal.

Solusinya untuk mempertemukan sumbatan itu ?

Ada dialog antarkelompok yang bertentangan, termasuk dengan pemerintah. (Menghela napas) kalau dilihat sekarang, ini kesannya membela diri semuanya. Sampai akhirnya polisi terkesan ikut membela diri.

Masih suka berhubungan dengan Rizieq ?

Ndak. Saya boleh dikatakan tidak pernah lagi (berhubungan).

Waktu berdirinya FPI kan saat Anda jadi Kapolda Metro Jaya ?

Iya

Atas dasar pembinaan tadi ?

O, tidak…..Mereka membuat sendiri, kok.

Kan dari Pam Swakarsa yang mengamankan Sidang Istimewa 1999 ?

O, lain dong, itu. Itu berbeda. Setelah itu.

Bukannya unsurnya dari kelompok itu juga ?

Bukan, bukan.

Kalau dialog macet, apa yang harus dilakukan ?

Tindakan hukum saja.

Dulu kelompok ini tak sekeras sekarang…..

Kalian ini tidak fair menilai saya. Kalian tidak fair, saya tahu. Seharusnya kalian melihat bagaimana saya menangani ini waktu itu.

Nah, itu maksudnya, bagaimana dulu bisa, sekarang jadi seperti itu ?

Ya, itu, saya sentuh. Sekarang juga seharusnya demikian. Persoalannya berani atau tidak para pemimpin ini. Berani menghadapi risiko ada anggapan masyarakat…Kalau saya, demi keamanan, saya lakukan.

Berarti sekarang tak ada keberanian seperti itu ?

Anda lihat tidak kasus-kasus yang terjadi….

Anda masih diajak bicara oleh kepolisian ?

Anda tidak fair. Seharusnya Anda melihat saya dijadikan tolok ukur dengan pimpinan kepolisian lain. Begitu, dong. Jangan saya dikatakan “dekat” dengan pendekatan tendensius. Jangan begitu. Saya ini polisi. Alangkah bodohnya saya bila sebagai polisi tidak mendekati rakyatnya. Walaupun kita dekat, kita tidak perlu dekat dengan tindakannya. Anda di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana.

Yang dilakukan polisi sekarang berbeda dengan yang Anda lakukan ?

Dalam suatu organisasi apa pun, semuanya itu tergantung pada bapaknya, pimpinannya. Contohnya, kasus Universitas Nasional (kekerasan polisi terhadap mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta, 24 Mei 2008). Maaf, saya sedih melihat bintara polisi yang dihukum. Apakah dia yang harus dihukum ? Apakah bukan yang di atas yang bertanggung jawab ? Apa yang minta menyerang itu anak buahnya ?

Maksudnya, tanggung jawab atasan itu perlu ?

Iya, dong.

Dari kasus itu, masih sama antara polisi sekarang dan saat masih bersatu dengan tentara dalam ABRI ?

Adalah perbedaannya. Perubahannya sudah bagus. Militeristiknya sudah tak ada. Yang berbau militer sudah dikurangi, tugas kepolisian masyarakat lebih banyak. Tapi polisi ini kan harus mengubah kultur. Samalah dengan masyarakat, juga ada sisi militerismenya, wong (sebagian) masyarakat pakaiannya loreng, pakai topi baret, tindakannya (kadang) berlebihan daripada polisi dan tentara.

Idealnya seperti apa polisi setelah pisah dari TNI ?

Sama seperti polisi yang ada di film itu, polisinya rakyat. Saat datang ke kafe, polisi itu dikenal pengunjung dan pemilik café. Pakai pakaian preman saja, orang sudah tahu, oh ini Pak Polisi. Kedekatan tadi. Kalau ada niat orang berbuat jahat, sudah mikir seribu kali.

Penghargaan masyarakat terhadap polisi ?

Tergantung. Kalau mendekati rakyat, dia akan dihargai rakyat. Jadi, keberhasilan polisi itu bukan diukur oleh laporan naik-turunnya kejahatan, karena kejahatan itu belum tentu dilaporkan, kok. Dark number saja berapa banyak. Yang menentukan, saya dikenal atau tidak.

Pendidikan sekarang sudah bagus ?

Sudah. Sudah mengarah kepada polisi masyarakat. Sekarang tinggal kemauan.

Masyarakat harus fair juga. Kalau (pelanggaran) dilakukan oknum polisi, dia menghianati prinsip sebagai polisi, harus ditindak. Setiap pemimpin tak usah malu mengatakan maaf kepada masyarakat. Saya kalau ada salah juga bilang maaf, kok.

Kepada anak buah juga ?

Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau benar, ya, tidak dong. Ya, begitulah. Anda baru tahu kan saya seperti apa. Anda tadinya pasti berpikir saya akan membela FPI, kan ? Kalau memang ada yang salah, ya , ditindak saja. Tak peduli.

Ini belum apa-apa. Dulu saya dibilang Islam fundamentalis. Apa yang fundamentalis. Cuma karena masalah saat itu, para politikus ada yang dirugikan oleh saya. Kepentingan-kepentingannya tak tercapai, ya, ada tudingan itu.

Anda menanggapinya ?

Saya anggap saja itu orang sakit (tertawa), karena memang tak jelas itu siapa yang ngomong.

Kenapa tak membela diri ?

Ngapaian ? Saya sampai pernah dianggap ada kaitan dengan bom Bali, karena waktu itu saya ada di Bali, bersama anak istri saya. Waktu itu saya ada di Hotel Kartika, tiba-tiba, duaaar! Saya lari keluar, langsung telepon ajudan Pak Da’I (jenderal Da’I Bachtiar, Kepala Polri waktu itu). Gilanya, saya kok yang disidik.

Bagaimana kabarnya Aliansi Penyelamatan Indonesia ?

Saya membangun aliansi ini kan untuk menggugah saja. Menyatukan anak bangsa ini. Terus terang saja, kita tahu saat zaman reformasi, elemen-elemen apa yang ada dalam masyarakat, kelompok-kelompok apa. Apa perlu saya ceritakan satu per satu ini kelompok anti ini, kelompok anti itu. Kalau sampai terjadi bentrokan, NKRI ini akan pecah. Tak sekadar ingin menggulingkan kekuasaan saja, tapi kekutuhan negara.

Anda senang dengan reformasi saat ini ?

Saya tidak senang dengan kondisi sekarang, karena reformasi yang diinginkan saat itu bukan begini. Perubahan segalanya, tanpa pecah-belah, itu yang saya inginkan. Sekarang, contoh saja, Ahmadiyah. Ini kan barang sudah lama, kok baru ribut sekarang ? Kok sekarang jadi masalah ? Ya, bisa menyangkut dengan keyakinan-keyakinan lain, kan ? Kan jadi kisruh. Yang jelas bahwa semuanya ini karena ada kepentingan, kan ? Tapi alangkah jahatnya bangsa yang sedang membangun ini harus menghadapi masalah-masalah lain yang tak fokus pada pembangunan.

Anda geregetan ingin mengambil alih ?

Nggak. Saya cuma kesal, kok bisa gebuk-gebukan nggak keruan ?

Kesibukan Anda sekarang ?

Saya ini jualan keliling. Untuk memberikan keyakinan bahwa saya ini ingin menjadikan bangsa ini tumbuh dan kuat lagi. Caranya ? Ajak supaya masyarakat tak pecah. Intinya bergaul, mengasah otak saya, untuk mengurangi kepikunan. Dengan mahasiswa saya bergaul. Saya juga punya law firm kok. Itu isinya anak aktivis semuanya.

Kenapa tak masuk partai ?

Saya nggak suka. Kalau bahasa baiknya, saya belum sreg. Dalam pikiran saya, partai ini membohongi rakyat.

Pernah ditawari masuk partai ? Bergabung dengan Hanura ?

O,iya, banyak, termasuk itu (Hanura), tapi saya tak mau. Saya tak mencari kekuasaan, kepentingan.

Berarti Anda menilai partai sekarang mencari kekuasaan, bukan kepentingan rakyat ?

Ya, Anda lihatlah, dari tiga partai kemudian menjadi banyak, lebih banyak lagi. Apa lagi (selain kekuasaan) ?

Anda merasa karier terbaik saat di Polda Metro Jaya ?

Begini, saya dua kali menjadi Kapolda, Jawa Tengah dan Metro Jaya. Saya menikmati di Jakarta. Karena saya datang saat polisi dalam keadaan down, 28 Mei 1998 (tujuh hari setelah Soeharto lengser). Saat itu hancur-hancurnya polisi. Bagaimana saya harus meningkatkan internal saya, kewibawaan mereka (polisi), di sisi lain tingkat kebencian masyarakat sangat tinggi. Banyaknya instalasi, gedung milik polisi, yang hancur.

Tambah lagi, situasi euforia. Berarti dari mana memulainya ? Saya turun langsung saat patroli, bergabung bersama anggota. Ini kan membawa rasa kebanggaan buat mereka.Buat masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman. Patroli saya sampai pagi, sampai beberapa lama. Karena anggota kan harus melihat juga pimpinannya ada. Saya muter di beberapa tempat berbahaya saat itu, kota, pinggiran. Sampai muncul lagi kepercayaan anggota dan masyarakat. (Koran Tempo, Minggu Juni 2008).

=====================================================================================

http://www.ayomerdeka.wordpress.com

Tag: ahmadiyah, fpi, hubungan fpi dengan polisi, islam fundamentalis, jenderal noegroho djajoesman, koran tempo, law enforcement, pembinaan ormas, pendekatan politik, polisi, politik, politik polisi