Cinta itu Pemborosan dan Merusak…

…mengguritanya bisnis yang mengeksploitasi cinta adalah lantaran hampir seluruh penduduk bumi telah diposisikan menjadi KONSUMEN cinta, padahal seharusnya kan sebagai PRODUSEN ?

Oleh : Robert Manurung

PERNAHKAH Anda iseng-iseng menghitung, berapa sih pengeluaran Anda per bulan untuk, demi, dan karena cinta ?

Jangan kaget, hampir dua pertiga dari penghasilan bersih Anda dibelanjakan untuk, demi, dan karena cinta! Tidak percaya ? Cobalah mencatat pengeluaran Anda bulan lalu, kemudian pilah-pilah dan kelompokkan; Anda pasti akan manggut-manggut.

Mengapa Soeharto Menolak Nasionalisasi Caltex ?

Asvi menambahkan, dalam sejumlah arsip bahkan disebutkan Soeharto juga menolak rencana nasionalisasi terhadap PT Caltex. Rencana nasionalisas itu sendiri dibahas dalam pertemuan pada 15 Desember 1965. Pemerintah Indonesia saat itu dipimpin oleh wakil perdana menteri (waperdam) ekonomi Chaerul Saleh.

Namun, ketika pertemuan masih berlangsung, Soeharto datang menggunakan helikopter. “AD tidak setuju Caltex dinasionalisasi,” ujarnya.

Surat Sukanto Tanoto Kepada Presiden SBY

Sukanto Tanoto adalah orang terkaya Indonesia tahun 2006 versi majalah Forbes. Taipan ini bertanggung jawab atas kehancuran hutan dan pencemaran lingkungan hidup di Tapanuli, Riau dan Sulawesi. Disinyalir, sudah beberapa tahun dia ngumpet di Singapura, namun masih bisa mengendalikan secara efektif puluhan perusahaan raksasa di Indonesia–yang umumnya bermasalah dengan hukum.

Oleh : Robert Manurung

SIAPA saja boleh mengirimkan surat ke Presiden. Itu soal biasa. Tapi, kalau yang berkirim surat adalah pengusaha yang bermasalah dengan hukum, dan apalagi jika surat tersebut masuk lewat jalur pertemanan; maka Presiden bisa dituduh “main mata” dengan pelanggar hukum. Itu sebuah skandal.

Zakat dan Derita Kaum Miskin

Tampaknya kita perlu belajar dari Pemerintah Malaysia dalam penanganan zakat. Masalah pengelolaan zakat yang dihadapi Malaysia diatasi dengan pendekatan baru. Itu ditandai dengan dioperasikannya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Kuala Lumpur. PPZ yang didesain konsultan Coopers & Lybrand bukanlah lembaga pemerintahan, tetapi murni perusahaan swasta yang disewa pemerintah. Sebagai perusahaan swasta, kedudukan PPZ independen, posisinya sejajar dengan Baitul Mal. Dan, PPZ berhasil mendapatkan kepercayaan publik.

Super Toy, Mainan Baru Presiden SBY (2)

SEDIHNYA, terungkapnya keterlibatan Presiden SBY dalam skandal Super Toy bertepatan pula dengan hengkangnya dua peneliti tangguh dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI (Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia). Mereka, Inez Slamet-Loedin dan Ines Irene Atmosukarto, hengkang ke luar negeri karena kurangnya dukungan pemerintah untuk kegiatan riset.

Oleh : Robert Manurung

SBY begitu gandrung dunia sains, itu sudah jadi rahasia umum. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya memang berkisar di dunia pemikiran. Dan justru karena itulah, mengingat latar belakangnya yang akrab dengan norma-norma ilmiah dan prosedur penelitian, kita jadi heran dan bertanya-tanya : kenapa Presiden yang juga intelektual mumpuni ini bisa terbuai dan percaya “sihir ilmiah” macam Blue Energy dan Super Toy ?

Super Toy, Mainan Baru Presiden SBY (1)

Super Toy tidak hanya merugikan petani, tapi juga menjatuhkan martabat jabatan presiden; menginjak-injak peraturan UU tentang sertifikasi benih; tidak menghargai para peneliti profesional yang penuh dedikasi; dan melemahkan upaya membangun tradisi ilmiah di tengah-tengah bangsa yang penuh tahyul ini.

Oleh : Robert Manurung

SEANDAINYA ini terjadi di Amerika, dan mengenai presiden negara itu, blogger sana bisa dengan enteng membuat judul,”Sorry Mr President, are You Innocent or Fool?”. Tapi karena ini terjadi di Indonesia, dan mengenai Presiden RI yang kita hormati bersama, maka menulisnya harus sangat santun—sambil mengintip pasal-pasal UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), supaya tidak melanggar rambu-rambu.

Otentikkah Foto-foto Kehadiran Presiden SBY di Pesta Pernikahan Putrinya Artalyta ?

Jika benar Presiden SBY menghadiri pesta pernikahan putrinya “Ratu Keadilan” Artalyta, seperti dikesankan oleh foto-foto yang kini beredar luas di internet, maka program pemberantasan korupsi pemerintahan SBY-JK akan menjadi lelucon yang pahit buat rakyat Indonesia. Rakyat akan bergumam lirih : Bersama Kita Bi(na)sa!

“Haram” Hukumnya Menerima CSR dari Korporat Perusak Lingkungan dan Pelanggar HAM (3)

Akan tetapi, menolak CSR dalam rezim ekonomi global yang kini sudah dikuasai oleh kejayaan korporasi—di mana kekuatan negara sudah dikebiri, dengan sadar atau tidak akan bertemu dengan kepentingan korporasi atau kapitalis itu sendiri, yang sesungguhnya secara alamiah menghindari segala bentuk regulasi dan kewajiban-kewajiban sosial. Seperti kita tahu bersama, mereka meyakini “CSR is bad capitalism”

Setujukah Anda Kalau Koruptor Dihukum Mati ?

Bukan rahasia lagi bahwa tokoh yang paling dihormati dan disegani masyarakat kita bukanlah sosok yang bersih dan jujur, melainkan orang kaya—tanpa mempersoalkan bagaimana caranya orang itu menjadi kaya.

Oleh : Robert Manurung

MELIHAT gelagat bahwa hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera, belakangan ini muncul desakan dari berbagai kalangan agar koruptor dihukum mati saja. Selain itu ada juga yang mengusulkan supaya para penjahat kerah putih itu dikucilkan dalam pergaulan sosial.

Siapa Berani Memangkas Birokrasi ?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan dukungan kuat dari rakyat, sudah terbukti tidak mau atau tidak berani melakukan itu.

Oleh : Robert Manurung

KALAU harus mendeskripsikan pegawai negeri dengan satu kata, aku akan memilih kata : parasit. Ya, begitulah pendapatku, pegawai negeri adalah parasit dalam pohon besar bernama Indonesia.

Telkomsel “Curi” Uang Konsumen Rp 2,2 Triliun

KARTEL akan terlihat gamblang sebagai tindak kriminal di bidang usaha, jika di sebut dengan istilah sehari-hari : persekongkolan. Kejahatan itulah yang dilakukan oleh enam operator seluler, sehingga merugikan konsumen Rp 2.87 triliun lebih. Keenam operator itu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baru-baru ini.

Inilah keenam operator itu dan denda masing-masing :

Pemda Menolak Salurkan Raskin

Mana janjimu Rano Karno ? 315.000 keluarga miskin di Tangerang memble. Jatah raskin mereka sudah tiga bulan teronggok di gudang Bulog.

Jaksa Agung Jadi Pembela Soeharto ?

Syukurlah. Ternyata tidak semua orang Indonesia tertular penyakit Stockholm Syndrome. Masih ada juga yang tidak ikut latah berbalik mencintai penindasnya. Salah seorang di antaranya Hendardi, tokoh LSM yang kritis dan vokal terhadap Orde Soeharto. Dalam pernyataan terbarunya, Hendardi secara lugas menuduh Jaksa Agung Hendarman Supandji telah bertindak sebagai pembela Soeharto.